Hutan Adat

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bencana di Sumatera adalah momentum krusial untuk perbaikan tata kelola hutan dan lingkungan. Evaluasi mendalam dan langkah konkret segera diambil pemerintah.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta Pemuda Katolik aktif mengawal lahirnya Perda Hutan Adat. Harapan ini disampaikan saat Rapimnas, mendorong peran strategis organisasi.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuatnya untuk memajukan hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal, sebuah langkah strategis yang diumumkan pada COP30 di Brazil.

Eriksen menilai mengakui 1,4 juta hektare hutan adat merupakan tindakan berani dan transformatif dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia berkomitmen menyerahkan 1,4 juta hektar hak hutan adat kepada masyarakat adat. Langkah ini menunjukkan dedikasi kuat terhadap lingkungan dan kesejahteraan komunitas yang terpinggirkan.

Sarolangun Jambi mengusulkan sembilan hutan adat baru seluas 979 hektare. Proses verifikasi teknis telah dilakukan, menandai komitmen terhadap kelestarian Hutan Adat Sarolangun dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan alokasi 1,4 juta hektare Hutan Adat sebagai bukti nyata komitmen Indonesia terhadap lingkungan dan hak masyarakat adat, sekaligus menekan deforestasi.

Polda Malut dan Balai TN Aketajawe bersinergi perkuat pengawasan kawasan konservasi di Halmahera, memanfaatkan teknologi canggih BRIN. Bagaimana langkah ini melindungi hutan adat?

Kementerian Kehutanan Indonesia genjot percepatan pengakuan hutan adat, menargetkan 70.000 hektar hingga akhir 2025. Langkah ini atasi birokrasi dan lindungi hak masyarakat adat.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, telah membentuk tim kerja untuk mempercepat proses penetapan hutan adat dengan pendekatan yang inklusif.