Industri Rokok

Tingginya beban cukai rokok dan semakin ketatnya regulasi kesehatan diduga menjadi penyebab utama terjadinya PHK massal di industri rokok.

Penurunan tajam ini menandakan bahwa IHT berada dalam posisi yang tertekan oleh berbagai faktor.

Dia berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan tidak memberlakukan kebijakan yang dapat membebani pelaku usaha.

Homaidi menyatakan ada dua langkah strategis yang perlu segera diambil oleh pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan ekosistem pertembakauan.

Saat ini, aturan tersebut sedang dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Serikat pekerja berpendapat bahwa kebijakan ini dapat mengancam keberlangsungan industri rokok, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas tenaga kerja.

Menurut Danis, kenaikan jumlah rokok ilegal disebabkan oleh ada shifting konsumsi rokok ilegal dari golongan I, golongann II ke harga lebih murah.

FCTC merupakan perjanjian internasional yang dirancang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengatur pengendalian tembakau dengan ketat.

Industri kretek nasional menciptakan efek ganda karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja (padat karya) yang besar.

Aturan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) ini dianggap berpotensi merugikan baik konsumen maupun produsen.

Sutrisno Iwantono menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK berpotensi merugikan berbagai pihak.

Kebijakan ini, bagian dari aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Kemendag juga menekankan pentingnya penelitian yang solid dalam mengimplementasikan aturan tersebut di Indonesia.

Menurut Menkes, perbincangannya dengan kelompok pelaku usaha sejauh ini positif.

Tutum menilai aturan ini akan menimbulkan kerancuan saat pembelian produk tembakau dan akan menimbulkan berbagai faktor lain.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa 46.240 pekerja di Indonesia mengalami PHK selama periode Januari hingga Agustus 2024.

Protes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.

Fabianus menyatakan bahwa PP 28/2024 maupun RPMK memiliki potensi besar untuk mempengaruhi keberlangsungan industri media luar griya.

Nikson menekankan revisi PP 28/2024 ini penting untuk diakukan untuk memastikan aturan tersebut tidak diskriminatif dan tetap melindungi semua pihak.

Aturan yang menjadi sorotan di antaranya wacana standardisasi berupa kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau maupun rokok elektronik.