Jimly Asshiddiqie

Dokumen berisi usulan revisi UU hingga 32 aturan internal, siap diserahkan ke Presiden.

Ketua Dewan Penasihat ICMI, Jimly Asshiddiqie, menyarankan Presiden Prabowo Subianto menangguhkan keanggotaan BoP Indonesia sampai konflik Iran reda dan Israel mengakui kemerdekaan Palestina, demi menjaga posisi strategis negara.

Ia menegaskan, tindakan kekerasan yang menimpa pemerintahan sah suatu negara tidak dapat ditoleransi dalam hukum Internasional maupun nilai Pancasila.

Sejumlah hal terkait agenda reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat diputuskan oleh komisi sehingga memerlukan keputusan langsung.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menerima lebih dari 300 masukan tertulis dan dari 100 kelompok masyarakat, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap upaya Reformasi Polri.

Komisi Reformasi Polri aktif menampung masukan dari berbagai lembaga untuk penyusunan rekomendasi revisi UU Polri. Apa saja poin krusial yang akan diusulkan?

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menyatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri masih menanti masukan operasional dan solusi konkret dari masyarakat untuk percepatan reformasi.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa mandat presiden untuk Reformasi Polri bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan, dengan target rekomendasi komprehensif dalam tiga bulan.

Komite Reformasi Polri yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tengah intensif menyerap aspirasi publik hingga 9 Desember untuk merumuskan rekomendasi perubahan kepolisian. Apa saja yang akan direformasi?

Tidak usah menunggu 30 hari ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

Jimly Asshiddiqie mengenang sosok mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, sebagai pribadi yang tegas dan taat aturan, sekaligus menyoroti pelajaran penting bagi reformasi KPK.

Jimly menyampaikan timnya akan mendengar aspirasi dari sejumlah tokoh terlebih dahulu untuk mengkaji perbaikan yang dibutuhkan di institusi Polri.

Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan Komite dan Tim Transformasi Polri akan bersinergi membahas perbaikan institusi kepolisian.

Presiden Prabowo Subianto mendesak Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk segera bekerja dan melaporkan kemajuan awal dalam tiga bulan, menyoroti pentingnya Reformasi Polri demi menjawab aspirasi publik.

Komite Percepatan Reformasi Polri akan mengadakan rapat perdana pada 10 November 2025 di Mabes Polri, dipimpin Jimly Asshiddiqie, untuk menyusun rencana kerja dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Tepat pada 20 Oktobe nanti masa pemerintahan Presiden Prabowo genap berusia satu tahun.

Jimly Asshiddiqie memberikan tanggapan terkait berita bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menunjuknya sebagai anggota Tim Reformasi Kepolisian.

Presiden Prabowo Subianto akan melantik Komite Reformasi Polri minggu depan. Siapa saja tokoh yang digadang-gadang masuk dalam komite penting ini untuk reformasi internal Polri?

Menko Yusril Ihza Mahendra mengumumkan Komite Reformasi Polri akan diumumkan paling lambat pertengahan Oktober 2025, dengan sejumlah nama besar digadang-gadang untuk memperkuat reformasi kepolisian.

Jimly Asshiddiqie mengusulkan Wakil Presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).