Hukum Nasional

Komisi Reformasi Polri aktif menampung masukan dari berbagai lembaga untuk penyusunan rekomendasi revisi UU Polri. Apa saja poin krusial yang akan diusulkan?

Ketua MPR Ahmad Muzani membahas rencana amendemen UUD 45 dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, menandakan diskusi serius akan segera menyusul terkait perubahan konstitusi.

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan membuktikan akses keadilan kini tak lagi terpusat di kota, menjangkau masyarakat terpencil.

Menteri Hukum RI meresmikan 729 Pos Bantuan Hukum di Gorontalo, memastikan ketersediaan layanan hukum gratis bagi masyarakat. Inisiatif ini memperluas akses keadilan hingga tingkat desa.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) berkomitmen penuh dalam Sosialisasi KUHP KUHAP Baru bersama pemerintah, memastikan pemahaman hukum demi perlindungan HAM.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan Pemprov Babel bersinergi memperkuat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk meningkatkan kualitas layanan hukum, menyusul penurunan nilai evaluasi JDIHN.

Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) meresmikan Layanan Bantuan Hukum (LBH PPI) untuk memberikan pendampingan hukum bagi pensiunan dan masyarakat umum yang membutuhkan.

Polri membentuk tim kerja untuk koordinasi lintas lembaga terkait Putusan MK yang melarang polisi aktif mengisi jabatan sipil, demi menghindari multitafsir dan polemik baru.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyoroti pentingnya perubahan paradigma penegakan hukum seiring berlakunya KUHP Baru, menandai kedaulatan hukum nasional dan keadilan restoratif.

PT Paramount Land mengajukan keberatan atas penyitaan ruko senilai Rp30,23 miliar di PN Jakarta Pusat, terkait kasus korupsi timah. Apa dasar gugatan penyitaan ruko kasus timah ini?

Kemenkum Sumut gencar mendukung pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai wujud keadilan restoratif, mempermudah akses hukum bagi masyarakat dan menyelesaikan masalah secara musyawarah.

Berbagai Sorotan Hukum Nasional penting terjadi kemarin, mulai dari pengajuan red notice Riza Chalid hingga rencana pembentukan Komisi Reformasi Polri oleh Presiden. Simak rangkuman selengkapnya!

Polda Sulteng berkomitmen menuntaskan Kasus PT Bintang Delapan Wahana terkait dugaan pemalsuan dokumen perizinan, meski sempat dituding lamban. Bagaimana kelanjutan proses hukumnya?

Kanwil Kemenkum Kalsel intensif mengawal harmonisasi Raperda Pemakaman Banjar. Apa saja aspek krusial yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini dan mengapa penting bagi masyarakat?

Menko Hukum HAM Yusril Ihza Mahendra buka suara soal kasus Direktur Lokataru Delpedro Marhaen. Benarkah Delpedro bisa mendapatkan SP3? Simak penjelasannya!

Kemenkumham Babel harmonisasikan Ranperda RPJMD Bangka Barat 2025-2029. Apa pentingnya harmonisasi ini untuk pembangunan daerah dan kualitas regulasi?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan bahwa reformasi hukum adalah keharusan, bukan pilihan, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Simak urgensinya!