Kebijakan Fiskal
Berita Utama
Berita Terbaru
- bonus demografi BKKBN Sulawesi Utara Perkuat Program Prioritas untuk Wujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045

- ancaman tarif as Iran Desak Indonesia Abaikan Ancaman Tarif AS, Tegaskan Washington Tak Bisa Mendikte Negara Merdeka

- ekonomi kreatif Kerudung ASN Pemkot Surabaya: Wujud Dukungan Pemkot Terhadap Penjahit Lokal dan UMKM


- bandara kasa situbondo Pembangunan Bandara KASA Situbondo Libatkan Ratusan Pekerja Lokal dan Prioritaskan Material Daerah

Berita Terpopuler
Berita Utama Lainnya

Kepala Ekonom Citibank memproyeksikan Ekonomi Indonesia 2026 akan tumbuh lebih solid didukung program pemerintah, namun reformasi struktural kunci keberlanjutan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penempatan Rp200 triliun dana pemerintah di Himbara sukses tingkatkan Likuiditas Ekonomi nasional, memicu optimisme pertumbuhan di atas 5 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunggu izin Mensesneg untuk revisi aturan DHE SDA. Langkah ini diharapkan mengoptimalkan devisa hasil ekspor, namun apa saja poin perubahannya?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa fokus mencari Transfer Teknologi Investor Asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Strategi ini diharapkan mendorong ekonomi Indonesia lebih cepat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keengganannya melanjutkan skema burden sharing dengan Bank Indonesia, khawatir batas fiskal dan moneter kabur. Apa alasannya?

Mendagri dan Menkeu perkuat sinergi kawal Transformasi Fiskal Daerah dengan alokasi Rp1.300 triliun, memastikan anggaran daerah lebih efisien dan berdampak langsung pada masyarakat.

Ketua Komisi XI DPR RI menyoroti dana mengendap sebesar Rp234 triliun di kas daerah. Pemerintah didesak segera sinkronkan fiskal agar anggaran ini optimal mendorong ekonomi.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyamakan pertemuan dengan Menkeu Purbaya soal Anggaran Daerah Jabar dengan 'pacaran'. Ada apa di balik penundaan dana transfer Rp2,45 triliun?

Asosiasi perhiasan mengusulkan skema baru pungutan Pajak Perhiasan hanya di tingkat produsen untuk atasi maraknya produsen ilegal dan optimalkan penerimaan negara. Apa dampaknya?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2026 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp81,2 triliun. Apa yang menyebabkan APBD DKI 2026 Turun drastis dari kesepakatan awal?
























