Apbd

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mengkaji usulan kenaikan dana bantuan parpol. Kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan operasional partai, namun tetap menjaga stabilitas fiskal daerah.

Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah progresif dengan menyiapkan THR PPPK paruh waktu bagi guru, sembari menanti regulasi resmi dari MenPAN-RB untuk kepastian status mereka.

Salah satunya, pembangunan Taman Bendera Pusaka yang akan diresmikan pada Maret 2026.

Pemkab Bandung mendesak Kemendikdasmen untuk memperjelas regulasi BOSP terkait pembayaran gaji guru paruh waktu, menyusul tekanan fiskal daerah yang signifikan. Bagaimana nasib ribuan guru honorer?

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak luas, tidak hanya pada kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian dan pendidikan. Simak bagaimana pemerintah daerah berperan aktif dalam imple

Pemprov Kalbar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk memperkuat kualitas perencanaan dan pelaporan, demi raih insentif pusat.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, menegaskan tidak ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Pemprov Jatim memastikan pengawasan dana hibah dilakukan berlapis, mulai dari tahap pengusulan hingga pertanggungjawaban, untuk mencegah penyalahgunaan dan praktik korupsi.

Pemerintah Kota Mataram serius melakukan Integrasi Data BPJS Mataram dengan surat kematian untuk mencegah kerugian daerah dan memastikan alokasi anggaran jaminan kesehatan tepat sasaran.

Mendagri Tito menegaskan APBD sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Polri jangan boros belanja. Perjalanan dinas cukup 2 kali.

Dinas Pendidikan Kota Mataram menegaskan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu tidak akan lagi bersumber dari dana BOS, melainkan APBD, memberikan kepastian status ASN bagi para pengajar dan menjamin kesejahteraan mereka.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengalokasikan dana sebesar Rp35 miliar untuk perbaikan infrastruktur Sumedang, khususnya jembatan dan jalan di Kecamatan Ujungjaya, guna meningkatkan konektivitas dan ekonomi daerah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginisiasi strategi creative financing tanpa menambah beban masyarakat, sekaligus menekankan perubahan mindset birokrasi demi peningkatan kualitas layanan publik di Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mulai menyiapkan anggaran untuk penyusunan dokumen AMDAL Sekolah Rakyat, sebagai tahapan penting program pendidikan yang direncanakan pada 2026, guna meningkatkan kualitas pendidikan daerah.

Profesor Zudan Arif Fakrulloh, Kepala BKN, menegaskan peran krusial ASN sebagai ASN Penggerak Ekonomi dan pembangunan bangsa melalui eksekusi anggaran negara. Simak detailnya.

Pemerintah Kota Depok mengalokasikan anggaran fantastis Rp100 miliar untuk **atasi kemacetan Sawangan Depok**. Dana ini akan digunakan untuk pelebaran jalan dan rekayasa lalu lintas di ruas vital tersebut.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengambil langkah progresif dengan mewajibkan seluruh dinas dan pemerintah desa mengumumkan anggaran di media sosial masing-masing, demi memperkuat Transparansi Anggaran Purwakarta dan akuntabilitas publik.

Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Sulbar berkomitmen meningkatkan upaya peningkatan penemuan kasus TBC di enam kabupaten pada tahun 2026, menghadapi tantangan pembiayaan dan menargetkan eliminasi TBC 2030.

Puspolrindo menilai rangkaian Kebijakan Mendagri krusial mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera, memastikan fleksibilitas anggaran dan keberlanjutan layanan publik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan wacana kenaikan gaji ASN 2026 akan sangat bergantung pada evaluasi kinerja keuangan negara di kuartal pertama tahun depan.