Kementerian Bumn

RUU BUMN menyepakati penghapusan Kementerian BUMN pada September 2025. Simak alasan di balik Transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan dan dampaknya.

Selain itu, Supratman menyebut status hukum BP BUMN dan Danantara juga berbeda.

DPR dan pemerintah tengah mengebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara (BUMN).

Untuk lembaga yang mengurus BUMN ini yang menetapkan yakni Presiden.

Komisi VI DPR RI menyepakati penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, mengubah statusnya menjadi lembaga atau badan terpisah dari BPI Danantara. Apa dampaknya bagi pengelolaan BUMN?

Nantinya Kementerian BUMN akan diubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN.

Menurut Prasetyo, Revisi UU BUMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang I tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

Erick Thohir, mantan Menteri BUMN, membeberkan perjalanan enam tahun kepemimpinannya yang fokus pada pembangunan SDM, bukan hanya korporasi.

Penunjukan Dony Oskaria sebagai Plt Menteri BUMN oleh Presiden Prabowo dinilai akan memperkuat transformasi BUMN. Simak bagaimana rekam jejaknya di berbagai sektor strategis menjadi modal penting!

Juru Bicara Kementerian BUMN, Putri Violla mengatakan, Ifan memiliki pengalaman dan latar belakang yang cukup untuk mengembangkan dan memberi terobosan baru.

Menurut Arya, hal ini sudah berlangsung lama, contoh kasusnya adalah terbongkarnya kasus korupsi pada beberapa perusahaan BUMN seperti Jiwasraya.

Kementerian BUMN akan mengkonsolidasikan peran dari masing-masing stakeholder dalam pengelolaan minyak.

Erick juga menegaskan bahwa target dividen untuk tahun ini, yang sebesar Rp90 triliun, masih berada dalam jalur yang aman.

Berkat kolaborasi ini, berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM.

Percepatan pembahasan perubahan RUU BUMN itu dinilai penting dan perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman.

Dalam kurun waktu 100 hari tersebut, sejumlah kerja kolaborasi lintas kementerian dan badan mampu dilakukan Kementerian BUMN.

BUMN tegaskan pentingnya mengikuti perkembangan zaman, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi.

Tiko menyampaikan, pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat.

Keraton Yogyakarta mendaftarkan gugatannya dengan nomor 137/Pdt.G/2024/PN YK pada tanggal 17 Oktober 2024.