Kementerian Dalam Negeri

Pemerintah Kota Sorong menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026 senilai Rp1,08 triliun kepada OPD, menandai komitmen pelayanan publik di awal tahun anggaran dan prioritaskan kebutuhan masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri meminta Praja IPDN Aceh Tamiang segera bergerak memulihkan roda pemerintahan dan pelayanan publik di daerah yang terdampak bencana.

Menteri Dalam Negeri mengirim ratusan Praja IPDN Bantu Pemulihan Aceh Tamiang pascabencana, berfokus mengaktifkan kembali kantor pemerintahan demi percepatan pelayanan publik.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa objek vital di lokasi bencana Sumatera dan Aceh berangsur pulih, mempercepat Pemulihan Pasca Bencana Sumatera Aceh demi keberlangsungan layanan publik dan ekonomi.

Mendagri Tito Karnavian memprioritaskan percepatan pemulihan layanan pemda pascabencana Sumatra dengan mengerahkan ribuan Praja IPDN. Bagaimana upaya ini mengembalikan fungsi pemerintahan dan ekonomi?

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan strategi kompetisi anggaran Mendagri dengan insentif fiskal untuk mendorong realisasi APBD daerah secara optimal, menarik perhatian para pengamat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Pelabuhan Krueng Geukueh sebagai titik vital distribusi bantuan logistik bagi korban banjir di Aceh, terutama setelah jalur darat terputus.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya Inovasi Daerah yang akuntabel dan efektif, serta berorientasi pada kepentingan publik demi manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin fiskal daerah menyusul pergeseran alokasi transfer dana, demi efisiensi anggaran dan program prioritas masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi pembebasan retribusi perumahan, BPHTB, dan PBG bagi warga berpenghasilan rendah. Mengapa banyak yang belum tahu?