Korupsi Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menpora Dito Ariotedjo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tahun 2023–2024, yang telah merugikan negara triliunan rupiah.

Mantan Menpora Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2023-2024, menimbulkan pertanyaan terkait keterlibatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran dana dari biro penyelenggara haji khusus (PIHK) kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU Aizzudin Abdurrahman, memperdalam penyelidikan kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, memicu pertanyaan tentang transparansi pengelolaan ibadah haji. Penetapan Yaqut Cholil Qoumas te

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, secepatnya untuk efektivitas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, namun memastikan penahanan akan dilakukan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023–2024, membuat publik

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kini berstatus tersangka korupsi haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kediamannya di Condet dijaga ketat, memicu pertanyaan tentang perkembangan kasus ini.

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi kuota haji periode 2024, Selasa (16/12/2025)

KPK saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi yang berkaitan dengan penambahan kuota haji khusus untuk tahun 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan penjualan Kuota Haji Khusus antar biro perjalanan, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1 triliun. Simak detail investigasinya!

A'wan PBNU mendesak KPK segera menetapkan tersangka dalam Kasus Kuota Haji 2023-2024 yang merugikan negara Rp1 triliun, khawatir reputasi NU rusak dan internal resah.

Pemeriksaan terhadap Hasan menjadi titik penting untuk mengungkap jumlah porsi jemaah yang dibagikan dari kuota tambahan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami bagaimana pendakwah Khalid Basalamah memperoleh kuota haji khusus tambahan, memicu dugaan jual beli kuota haji.

KPK sedang mendalami dugaan korupsi haji Kemenag 2023-2024. Pemeriksaan staf PBNU mengungkap keterkaitan dengan mantan stafsus menteri. Berapa kerugian negara?

KPK telah mengidentifikasi calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan terkait calon haji khusus yang baru mendaftar tetapi dapat langsung berangkat tanpa antrean.

KPK Periksa Ishfah Abidal Aziz, mantan stafsus Menag, dua kali dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang merugikan negara Rp1 triliun lebih. Ada apa?

Budi menjelaskan untuk IAA telah diperiksa oleh KPK pada Selasa (26/8).

KPK telah memulai penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan katering untuk ibadah haji, yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).