Kpu

Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menunjukkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah dibuka sepenuhnya oleh KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah memperkenalkan Indeks Partisipasi Pilkada 2024.

Hal ini imbas perubahan aturan dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).

Bawaslu Gorontalo Utara intensifkan uji petik di Kwandang demi Akurasi Data Pemilih. Temuan penting seperti pemilih meninggal dunia dan baru terungkap, demi pemilu yang valid.

Polres Anambas siap kawal pemilu pascaputusan MK Nomor 135, berjanji sinergi dengan Bawaslu dan KPU. Apa dampak perubahan regulasi ini terhadap pengawasan pemilu di daerah?

KPU RI akhirnya membatalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025, membuka jalan bagi transparansi dokumen capres cawapres. Apa dampaknya bagi pemilu mendatang?

KPU menepis anggapan bahwa pencabutan aturan Nomor 731/2025 itu berkaitan dengan kepentingan politik jangka panjang, khususnya Pemilu 2029.

Ketua KPU Mochamad Afifuddin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 731/2025.

Keputusan pembatalan tersebut diambil setelah KPU menggelar rapat khusus untuk merespons masukan publik.

KPU sebelumnya menetapkan sebanyak 16 dokumen persyaratan pendaftaran capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan.

Sehingga, Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 (lima) kotak” tidak lagi berlaku.

KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang berperan penting dalam Pemilu.

Afif menyebut, masa kampanye Pemilu 2024 hanya berlangsung selama 75 hari, jauh lebih pendek dari Pemilu 2019 yang mencapai 263 hari.

Jika memang ada perubahan makan aturan-aturan terkait pemilu dapat dibahas lebih awal

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan siap menghadapi setiap gugatan hasil pemungutan suara ulang.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan pihaknya mengikuti keputusan KPU terkait hasil Pilpres 2024

KPU tidak mempermasalahkan jika pasangan calon kembali menggugat hasil PSU ke MK.

Prabowo mengaku membuka kesempatan untuk mengejek dirinya.

Untuk PSU dan PUSS yang digelar pada Sabtu, 5 April 2025 ini dilakukan di empat Kabupaten/Kota.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan PSU di 24 daerah di Indonesia sebagai tindak lanjut atas sengketa hasil Pilkada 2024.