Kpu

Bawaslu Gorontalo Utara intensifkan uji petik di Kwandang demi Akurasi Data Pemilih. Temuan penting seperti pemilih meninggal dunia dan baru terungkap, demi pemilu yang valid.

Polres Anambas siap kawal pemilu pascaputusan MK Nomor 135, berjanji sinergi dengan Bawaslu dan KPU. Apa dampak perubahan regulasi ini terhadap pengawasan pemilu di daerah?

KPU RI akhirnya membatalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025, membuka jalan bagi transparansi dokumen capres cawapres. Apa dampaknya bagi pemilu mendatang?

KPU menepis anggapan bahwa pencabutan aturan Nomor 731/2025 itu berkaitan dengan kepentingan politik jangka panjang, khususnya Pemilu 2029.

Ketua KPU Mochamad Afifuddin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 731/2025.

Keputusan pembatalan tersebut diambil setelah KPU menggelar rapat khusus untuk merespons masukan publik.

KPU sebelumnya menetapkan sebanyak 16 dokumen persyaratan pendaftaran capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan.

Keputusan ini menuai kritik dari sejumlah pihak, salah satunya datang dari Komite Pemilih Indonesia (TEPI) yang menyebut langkah KPU.

Keputusan itu untuk menyesuaikan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Total ada 16 poin informasi yang dikecualikan, termasuk soal ijazah. Keputusan itu bernomor 731 tahun 2025.

Jika memang ada perubahan makan aturan-aturan terkait pemilu dapat dibahas lebih awal

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan siap menghadapi setiap gugatan hasil pemungutan suara ulang.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan pihaknya mengikuti keputusan KPU terkait hasil Pilpres 2024

KPU tidak mempermasalahkan jika pasangan calon kembali menggugat hasil PSU ke MK.

Prabowo mengaku membuka kesempatan untuk mengejek dirinya.

Untuk PSU dan PUSS yang digelar pada Sabtu, 5 April 2025 ini dilakukan di empat Kabupaten/Kota.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan PSU di 24 daerah di Indonesia sebagai tindak lanjut atas sengketa hasil Pilkada 2024.

Tito meminta pada KPU dan Bawaslu serta KPUD, agar tidak mengajukan anggaran APBD untuk PSU dengan nominal yang tinggi.

Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (10/3).

PSU ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).