Kuota Haji
Berita Utama

- eks menag yaqut tersangkaKomisi Fatwa MUI Tegaskan Menjaga Keselamatan Jiwa Jemaah Haji Lebih Penting Ketimbang Mengurangi Antrean


- aizzudin abdurrahmanKPK Duga Biro Haji Khusus Beri Uang ke Ketua PBNU, Perkara Dugaan Korupsi Kuota Haji Memanas

- dahnil anzar simanjuntakDPR Soroti Penambahan Personel TNI-Polri Haji: Jangan Kurangi Kuota Petugas Haji



- biaya haji 2026Pelunasan Bipih CJH Reguler 2026 Lombok Tengah Capai 85 Persen, Kesiapan Haji Terus Dimatangkan



Berita Terbaru
Berita Populer
Gubernur Jateng Wanti-Wanti Warga soal Virus Nipah, ini Pesannya
Waspadai Penularan Virus Nipah, Begini Cara Penyebarannya
Wamenkes Tekankan Penguatan Karantina Kesehatan untuk Pencegahan Virus Nipah
Tak Hanya Hewan, Virus Nipah Dapat Menular Lewat Makanan Ini
Pencegahan Virus Nipah: BKK Pangkalpinang Perketat Pengawasan di Pintu Masuk Wilayah
Berita Utama Lainnya

- agus salimFK KBIHU Desak Pemerintah Prioritaskan Setoran Porsi Haji Lama Sebelum Kebijakan Kuota Baru





- antrean hajiMasa Tunggu Haji NTB Terpangkas Jadi 26 Tahun! Menteri Haji Tambah Dua Kloter Haji NTB untuk 2026

- berita updateUsai Diperiksa KPK Soal Kuota Haji, Kakanwil Kemenag Berjalan Cepat Sambil Nunduk 'Tidak mas Tidak'


- aliran uang percepatan hajiTerkuak! Eks Bendum Amphuri Diperiksa KPK, Dalami Aliran Uang Percepatan Haji dan Kejanggalan Kuota Tambahan


Berpakaian serba hitam, Khalid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 11.03 WIB, Selasa (9/9), dengan didampingi tim kuasa hukumnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan terkait calon haji khusus yang baru mendaftar tetapi dapat langsung berangkat tanpa antrean.

KPK Periksa Ishfah Abidal Aziz, mantan stafsus Menag, dua kali dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang merugikan negara Rp1 triliun lebih. Ada apa?

Di media sosial, beredar artikel yang menyatakan bahwa Yaqut Cholil Qoumas mengklaim mantan Presiden Jokowi menerima dua triliun dari kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap biaya haji khusus hingga Rp300 juta dan haji furoda Rp1 miliar, mengindikasikan adanya praktik korupsi haji di Kementerian Agama.

RUU itu diketahui tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

KPK masih dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk tahun 2024. Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sudah diperiksa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menerangkan, tambahan 20.000 kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi tahun 2024 sejatinya untuk memangkas antrean panjang.

Banyak jemaah haji 2024 yang telah mengeluarkan dana untuk kelas Furoda, tetapi kenyataannya mereka tergabung dalam kelompok jemaah haji khusus atau reguler.

Namun Budi tidak menyebut kantor swasta dimaksud. Dia hanya mewanti kepada para pihak untuk bisa kooperatif.









