Mahkamah Agung

Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) kembali tegaskan legalitas PHDI setelah memenangkan gugatan hukum ke-10, menjamin keberlanjutan pelayanan umat Hindu di seluruh Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jambi menantikan petunjuk teknis dari Mahkamah Agung untuk implementasi pidana sanksi sosial sesuai KUHP baru, menandai kesiapan daerah dalam mendukung penerapan sanksi sosial KUHP Baru yang efektif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan

Disertasi Dr. Wenceslaus dari Universitas Pancasila menyoroti urgensi penegasan kedudukan Peradilan Pajak di bawah Mahkamah Agung, mengungkap dualisme yang memengaruhi independensi hakim dan mengusulkan rekonstruksi kelembagaan.

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej tegaskan kesiapan APH dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, ditandai adaptasi cepat dan sosialisasi masif.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan menyoroti Dualisme Pengawasan Hakim dan mengusulkan pembentukan badan pengawas terpadu untuk efektivitas serta integritas peradilan.

Komisi Yudisial (KY) terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan Hakim Ad Hoc yang tunjangannya stagnan selama 13 tahun, memicu ketimpangan dan keresahan di kalangan mereka.

Pemerintah Kabupaten Mimika secara tegas menyatakan tidak akan membayar ganti rugi lahan di tujuh titik yang disengketakan Meki Jitmau dan kelompoknya, menyusul keputusan hukum yang memenangkan Pemkab Mimika dalam sebagian besar kasus sengketa lahan Mimik

Seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mendeklarasikan serta menandatangani Pakta Integritas 2026, menegaskan komitmen kuat mereka dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Para Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat baru saja menggelar deklarasi antikorupsi, suap, dan gratifikasi di Padang, menegaskan komitmen mereka untuk integritas peradilan.

Mahkamah Agung (MA) merespons protes hakim ad hoc mengenai tunjangan yang belum naik sejak 2013. MA menyatakan proses penyesuaian tunjangan hakim ad hoc sedang berjalan dan diharapkan segera terealisasi.

Komisi III DPR RI telah resmi menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) Percepatan Reformasi.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro memberikan atensi khusus terhadap kasus pemecatan guru SMAN 1 Lutra, mengusut dugaan kekeliruan penanganan perkara korupsi yang berujung vonis dan pemecatan.

Dwiarso juga berjanji menjalankan peraturan sesuai UUD 1945 dan berbakti kepada nusa dan bangsa.

Komisi Yudisial RI menyerap aspirasi para hakim di Papua, menyoroti kekurangan personel dan kesejahteraan. Temuan ini akan jadi masukan penting bagi MA.

Anggota DPR RI Martin Daniel Tumbeleka meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus kebakaran rumah hakim PN Medan Khamozaro Waruwu yang menangani kasus korupsi proyek jalan, demi menjaga independensi peradilan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengajukan kasasi balasan setelah eks Jaksa Azam Akhmad Akhsya mengajukan kasasi atas vonis penilapan uang barang bukti robot trading Fahrenheit senilai Rp11,7 miliar, siapakah yang akan menang dalam kasus **Kasasi Eks Jaks

Para korban merupakan pengusaha yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Tanpa Angsuran (KMTA).

LPSK menilai putusan kasasi anggota TNI AL dalam kasus pembunuhan berencana menegaskan Kewajiban Restitusi TNI kepada korban. Ini menandai paradigma baru peradilan militer.

Pemprov Jabar berharap Mahkamah Agung menolak kasasi Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) dalam sengketa lahan SMAN 1 Bandung. Terungkap, PLK kini tak lagi berbadan hukum, akankah ini jadi penentu?

Putusan tersebut diketok pada Senin (15/9) oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto.