Anti Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta mengejutkan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tulungagung terpaksa meminjam uang demi memenuhi permintaan Bupati Gatut Sunu Wibowo, memicu kekhawatiran modus korupsi dan kerugian masyara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 12 orang ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan setelah operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, mengintensifkan penyidikan kasus korupsi.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan Tol Padang-Pekanbaru agar segera rampung tanpa hambatan, memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai rencana dan bebas korupsi.

Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, membenarkan dirinya sempat diperas oleh utusan KPK gadungan sebesar Rp300 juta. Modus penipuan KPK gadungan ini berhasil diungkap berkat kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun. Aksi penggeledahan KPK Madiun ini diduga merupakan pengembangan kasus korupsi mantan Wali Kota Madiun, Maidi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan capaian signifikan, 96,24 persen penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN periode 2025, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan pencegahan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan empat program utama Kampanye Antikorupsi 2026 untuk menanamkan nilai integritas di masyarakat, dari Jelajah Negeri hingga festival film, guna membangun kesadaran kolektif.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis, menjadikannya alat vital untuk memerangi korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap Program Makan Bergizi Gratis, menyatakan anggaran lebih baik dialokasikan untuk memberi makan rakyat daripada dikorupsi demi mengatasi stunting dan menggerakkan ekonomi nasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan istimewa bagi keluarga dari 81 tahanan kasus korupsi untuk bertemu langsung saat Lebaran 2026, menegaskan komitmen KPK Lebaran Tahanan pada nilai kemanusiaan dan hak asasi. Kebijakan ini bertujuan m

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk Prabowo Berantas Korupsi dan penyelewengan, serta melindungi kekayaan negara dari pihak-pihak yang merugikan bangsa, membuat pembaca penasaran akan langkah konkretnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko untuk cegah kecurangan serta tingkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menjaring Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Penangkapan ini menjadi yang kedua selama Ramadan 1447 H dan kedelapan di tahun 2026.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali menegaskan larangan keras praktik pungutan liar (pungli) kepada 308 pejabat Pemprov Sumut yang baru dilantik. Peringatan ini menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berinteg

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap oknum mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memanfaatkan modus pura-pura tertipu untuk mendapatkan verifikasi dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah Kabupaten Bogor kini menyediakan Layanan Stroke DSA BPJS Bogor di RSUD Bakti Pajajaran, memungkinkan penanganan stroke modern diakses seluruh lapisan masyarakat dengan BPJS Kesehatan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyerukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga Integritas ASN, bekerja dengan penuh tanggung jawab sebagai ibadah, serta menjauhi segala bentuk korupsi.

Bupati Lamsel luncurkan Program Betik Lampung Selatan, sebuah inisiatif untuk memastikan penyaluran bansos bebas potongan ilegal dan korupsi, demi hak penuh masyarakat.

Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan surat edaran yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima atau meminta gratifikasi, termasuk permintaan THR, sebagai upaya pencegahan korupsi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih d

Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang segera menerbitkan surat edaran larangan gratifikasi menjelang hari raya, menegaskan komitmen Pemprov Kaltara dalam menjaga integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mencegah praktik korupsi.