Anti Korupsi

Pemerintah Kabupaten Bogor kini menyediakan Layanan Stroke DSA BPJS Bogor di RSUD Bakti Pajajaran, memungkinkan penanganan stroke modern diakses seluruh lapisan masyarakat dengan BPJS Kesehatan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyerukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga Integritas ASN, bekerja dengan penuh tanggung jawab sebagai ibadah, serta menjauhi segala bentuk korupsi.

Bupati Lamsel luncurkan Program Betik Lampung Selatan, sebuah inisiatif untuk memastikan penyaluran bansos bebas potongan ilegal dan korupsi, demi hak penuh masyarakat.

Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan surat edaran yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima atau meminta gratifikasi, termasuk permintaan THR, sebagai upaya pencegahan korupsi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih d

Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang segera menerbitkan surat edaran larangan gratifikasi menjelang hari raya, menegaskan komitmen Pemprov Kaltara dalam menjaga integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mencegah praktik korupsi.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) Silmy Karim menegaskan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan kasta tertinggi dalam implementasi Zona Integritas, menandakan komitmen kuat terhadap pelayanan prima dan antiko

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 322 perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Sulawesi Selatan sejak 2020, menyoroti urgensi pencegahan korupsi yang sistemik.

Pentingnya merawat demokrasi menjadi kunci utama dalam membangun kepastian hukum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo.

Gubernur Banten Andra Soni menyoroti upaya pembenahan tata kelola dan percepatan pembangunan infrastruktur di Banten, menekankan transparansi dan respons terhadap aspirasi masyarakat selama setahun masa jabatannya.

Langkah tegas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyegel toko perhiasan mewah Tiffany & Co mendapat apresiasi luas, menandai komitmen pemerintah berantas praktik impor ilegal dan korupsi di sektor kepabeanan.

Polres Bangka Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui deklarasi Zona Integritas pada Senin, 26 Januari 2026.

Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Sosialisasi Antikorupsi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD, bertujuan memperkuat komitmen pemerintahan bersih dan berintegritas.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) melaksanakan asesmen Tim Pokja pembangunan zona integritas untuk memastikan personel terbaik dalam upaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau calon pejabat perangkat desa di Pati untuk berani melapor jika menjadi korban pemerasan, guna mengungkap tuntas kasus pemerasan perangkat desa yang melibatkan Bupati Pati Sudewo.

Wakil Menteri Agama Romo Raden Muhammad Syafii menegaskan peran krusial ASN dan PPPK sebagai pilar utama penjaga harmoni keumatan, memastikan citra positif Kementerian Agama di masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap penanganan kasus suap pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menjadi momentum penting bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan menyeluruh.

Kementrans berhasil mencatatkan indeks integritas tinggi 'Terjaga' dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025, menunjukkan komitmen kuat Kementrans dalam pencegahan korupsi dan tata kelola bersih.

Seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mendeklarasikan serta menandatangani Pakta Integritas 2026, menegaskan komitmen kuat mereka dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan Pertamina bersih dari praktik korupsi, mengingatkan direksi agar tidak mencari kekayaan dari jabatan strategis tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterlibatan direksi PT Wanatiara Persada dalam kasus suap pajak Rp4 miliar, menyusul penetapan lima tersangka termasuk staf perusahaan tersebut.