LIVE

MA Anulir Vonis Lepas Tiga Korporasi di Kasus Ekspor CPO

Putusan tersebut diketok pada Senin (15/9) oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto.

mahkamah agung
MA Anulir Vonis Lepas Tiga Korporasi di Kasus Ekspor CPO
MA Anulir Vonis Lepas Tiga Korporasi di Kasus Ekspor CPO (merdeka.com)

Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan lepas (ontslag) yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap tiga korporasi dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO). Keputusan ini diambil setelah majelis hakim kasasi mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum (JPU).

"Amar putusan: JPU (jaksa penuntut umum) kabul," demikian tertulis dalam petikan putusan kasasi Nomor 8431, 8432, dan 8433 K/PID.SUS/2025 sebagaimana dikutip dari laman MA di Jakarta, Kamis.

Putusan tersebut diketok pada Senin (15/9) oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto dengan anggota Agustinus Purnomo Hadi dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo. Perkara diterima MA sejak 30 April 2025 dan kini berstatus telah diputus serta masih dalam proses minutasi.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai Djuyamto bersama hakim anggota Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharuddin menjatuhkan vonis lepas terhadap tiga terdakwa korporasi, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.

Namun, Kejaksaan Agung (Kejagung) kemudian menemukan adanya dugaan suap di balik putusan tersebut. Ketiga hakim PN Jakarta Pusat itu ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta serta Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan.

Dalam persidangan perdana di PN Jakarta Pusat pada Kamis (21/8), jaksa mendakwa Djuyamto, Ali, dan Agam menerima suap senilai Rp21,9 miliar untuk menjatuhkan putusan lepas. Uang tersebut diduga diberikan bersama-sama dengan Arif Nuryanta dan Wahyu Gunawan, sehingga total mencapai Rp40 miliar.

Jaksa memaparkan uang suap diberikan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Djuyamto menerima Rp1,7 miliar, sedangkan Agam dan Ali masing-masing Rp1,1 miliar. Pada tahap kedua, Djuyamto menerima Rp7,8 miliar, sementara Agam dan Ali masing-masing Rp5,1 miliar.

Dana tersebut diduga berasal dari pihak yang mewakili kepentingan tiga korporasi terdakwa, yakni Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan Syafei selaku advokat dari Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
EditorHenni Rachma Sari
H
Reporter
Rekomendasi Buat Kamu!
Rekomendasi Buat Kamu!Lihat Selengkapnya
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & MoneterLihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari DekatLihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Banjir Besar Kepung Jati Agung Lampung Selatan, Warga Dievakuasi dari Atap Rumah

{{caption}}
Proyek Pasar Rp 10 Miliar Era Ridwan Kamil di Sukabumi Kini Sepi dan Ditinggal Pedagang

{{caption}}
Badai Cedera Barcelona Jadi Tanggung Jawab Hansi Flick

{{caption}}
Barcelona Gelar Pemilihan Presiden, Masa Depan Hansi Flick Bisa Terancam Jika Joan Laporta Kalah

{{caption}}
Menko Yusril Sebut Prabowo Bisa Rehabilitasi Delpedro Cs Usai Vonis Bebas

{{caption}}
Alasan Polisi Tahan Richard Lee

Topik Terkait
{{caption}}
Terungkap! Total Suap Putusan Lepas Kasus CPO Rp39,1 Miliar Ditetapkan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menetapkan total suap Rp39,1 miliar dalam kasus putusan lepas CPO, melibatkan sejumlah hakim dan panitera. Simak detail pembagian uang haram ini!

Suap Putusan Kasus CPO
{{caption}}
Babak Baru Penanganan Kasus Korupsi CPO, 5 Tersangka Diserahkan ke Kejari Jakpus

Pelimpahan berkas dan tersangka tersebut diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/6).

Korupsi CPO
{{caption}}
Pengacara Penyuap Hakim hingga Rp60 M Salahgunakan Profesi, Harusnya Pembela Kebenaran bukan Pengantar Suap

Mereka terjerat kasus suap dan gratifikasi vonis lepas perkara korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) perio 2021-2022.

Suap Hakim
{{caption}}
Hakim Djuyamto Terjerat Kasus Suap, KY Didorong Telusuri 'Mafia Peradilan'

Sejauh ini, KY telah berinisiatif menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Suap Hakim
{{caption}}
Kebut Berkas Perkara Suap Vonis Lepas Korporasi Terdakwa Korupsi Ekspor CPO, Kejagung Gali Peran Tujuh Tersangka

Pendalaman peran ini nantinya dengan mendengarkan langsung keterangan dari para tersangka.

Kasus Suap CPO
{{caption}}
Kejagung Melawan, Ajukan Kasasi Usai Korporasi Terdakwa Korupsi CPO Divonis Lepas

Kasasi itu diajukan Kejagung pada 27 Maret 2025 dengan memori kasasi perkara tersebut diserahkan pada Rabu 9 April 2025.

Kasus Suap CPO
{{caption}}
Tiga Hakim Pemberi Vonis Lepas Kasus Korupsi Minyak Goreng jadi Tersangka, Ditahan di Rutan Salemba Kejagung

Ketiga hakim ditengarai menerima suap untuk memberi vonis bebas tersangka kasus korupsi proyek minyak mentah.

hakim ditangkap kpk
{{caption}}
Vonis Lepas Koruptor Kasus Minyak Goreng, 3 Hakim PN Jakpus Terima Suap Rp22 M di Pasar Baru

Suap atas timbal balik vonis lepas terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng.

Kasus Suap
{{caption}}
Ini Bunyi Vonis Lepas Perkara Korupsi Minyak Goreng 'Seharga' Rp60 Miliar Diduga Masuk Kantong Ketua PN Jaksel

Perkara tersebut terdaftar dengan tiga nomor perkara yang berbeda namun keseluruhan ditangani oleh tiga hakim yang sama.

Kasus Suap
{{caption}}
Profil Muhammad Arif Nuryanta, Ketua PN Jaksel yang Jadi Tersangka Suap Rp60 Miliar

Dugaan suap dan gratifikasi tersebut diduga diberikan melalui Wahyu Gunawan, yang merupakan perantara.

Kasus Suap
{{caption}}
Survei Indekstat: Kepuasan Publik Tinggi terhadap Kinerja Prabowo-Gibran

Survei terbaru Indekstat menunjukkan 79,2 persen responden puas dengan kinerja Prabowo-Gibran, menandakan optimisme publik yang kuat di tengah tantangan ekonomi.

blt kesra
{{caption}}
Kejati Sulsel Perintahkan Penelusuran Aset Mira Hayati, Antisipasi Pengelakan Denda Rp1 Miliar Kasus Kosmetik Berbahaya

Kejaksaan Tinggi Sulsel gencar melakukan penelusuran aset Mira Hayati, terpidana kasus kosmetik berbahaya, untuk memastikan pembayaran denda Rp1 miliar yang telah inkrah. Langkah tegas ini diambil untuk mencegah pengelakan kewajiban hukum.

denda 1 miliar
{{caption}}
Ketua MA Sunarto Janji Tak Cawe-Cawe, Dukung KPK Proses Hukum Hakim dan Juru Sita PN Depok Terjaring OTT

Dukungan tersebut diberikan dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.

berita update
{{caption}}
MA Berhentikan Sementara Hakim dan Juru Sita PN Depok Ditangkap KPK

Apabila nanti hakim itu terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sanksi akan ditingkatkan menjadi pemberhentian tidak hormat.

berita update
{{caption}}
Warga Desak Pemkab Bogor Ambil Alih Pengelolaan PSU Sentul City Usai Putusan MA

Warga Sentul City mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor segera mengambil alih Pengelolaan PSU Sentul City menyusul putusan Mahkamah Agung yang melarang pengembang menarik BPPL. Mengapa putusan ini penting dan apa dampaknya bagi warga?

bppl
{{caption}}
KPK Kirim Surat ke MA Sebelum Penahanan Hakim PN Depok, Jaga Marwah Peradilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung sebelum melakukan **penahanan hakim PN Depok** terkait OTT korupsi sengketa lahan, sebagai bentuk ketaatan pada KUHAP baru dan menjaga marwah peradilan.

hakim depok
{{caption}}
Indonesia dan Pakistan Dorong Percepatan Kerja Sama Dagang Menuju CEPA 2027

Indonesia dan Pakistan bertekad mempercepat perluasan IP-PTA menjadi CEPA, memperkuat Kerja Sama Dagang Indonesia Pakistan CEPA. Target realisasi 2027 untuk hubungan ekonomi komprehensif.

ekonomi indonesia
{{caption}}
PTPN Temukan Ide Sederhana Lawan Hama Kelapa Sawit, tapi Dampaknya Sangat Besar

Inovasi NB House diterapkan secara serentak di sepuluh PTPN yang mengelola komoditi perkebunan kelapa sawit.

ekspor minyak kelapa sawit
Trending Now