Pemprov Jateng

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan Insentif Guru Agama Jateng senilai Rp277 miliar kepada 230.830 guru sepanjang tahun 2025, serta melanjutkan program dukungan pesantren di tahun 2026.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) kebut Perbaikan Jalan Berlubang Jateng di 4.870 lokasi demi kelancaran arus mudik Lebaran 2026 dan keselamatan pengguna jalan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius meningkatkan perlindungan kelompok rentan. Program "Kecamatan Berdaya" menjadi ujung tombak dalam upaya pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus kekerasan di 35 kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan Diskon Pajak Kendaraan Jateng sebesar 5 persen hingga akhir 2026. Kebijakan ini hadir menyikapi keluhan masyarakat atas kenaikan pajak yang viral di media sosial.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siapkan 308 Gerakan Pangan Murah di seluruh wilayahnya untuk stabilisasi harga bahan pokok penting menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meluncurkan program Beasiswa Santri Jateng yang terbuka bagi santri dan pengasuh pondok pesantren untuk jenjang S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun luar negeri. Jangan lewatkan kesempatan emas ini!

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat dalam Penanganan Banjir Pekalongan dengan mengirimkan alat berat untuk meninggikan tanggul sungai, merespons aduan warga terkait banjir berkepanjangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memfasilitasi Nobar Piala Dunia 2026, bertujuan menghidupkan kembali gairah sepak bola di masyarakat dan menjaring bibit atlet. Jangan lewatkan keseruannya untuk mendukung sepak bola Indonesia!

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mempercepat penanganan bencana di Purbalingga dengan menyalurkan bantuan, menyiapkan relokasi warga, serta memperbaiki infrastruktur pascabencana, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara menyeluruh

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) meminta pemerintah daerah (pemda) serius memperhatikan tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) guna menggerakkan ekonomi kerakyatan dan menghindari kegagalan manajemen masa lalu.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, operasi kemanusiaan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap sesama.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih predikat TPID Terbaik se-Jawa-Bali untuk kedua kalinya. Simak strategi kolaboratif yang menjaga inflasi tetap stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.

Dari hasil komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sejumlah kebutuhan mendesak telah diidentifikasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mengkaji wacana pengembalian kebijakan enam hari sekolah bagi SMA/SMK, menimbang masukan masyarakat dan perlindungan anak.

Pemprov Jateng sukses jalankan Program Speling dan CKG, menjangkau jutaan warga untuk deteksi dini TB, stunting, hingga masalah kejiwaan, wujud pelayanan kesehatan paripurna.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terus menggalakkan pemberdayaan ekonomi perempuan lewat Program Penguatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Pekalongan, bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif berkomunikasi dengan buruh dan pengusaha untuk membahas Upah Minimum Provinsi 2026. Penetapan UMP 2026 akan menunggu rancangan peraturan pemerintah (PP) yang baru.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih Penghargaan Pioneer Economic Empowerment atas upaya signifikan dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Apa rahasia di baliknya?

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru menemukan 72.000 kasus TBC Jawa Tengah dari target 104.000. Dinkes Jateng gencar kampanye TOSS TBC, ajak masyarakat peduli dan tak takut pengobatan gratis.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) optimistis bauran energi baru terbarukan (EBT) di wilayahnya akan mencapai target 21,32 persen pada akhir tahun ini, didukung oleh inisiatif industri. Pencapaian target EBT Jawa Tengah ini menunjukkan komit