Pemerintah Kanada melanjutkan Program Berani II (2023-2027) untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Lombok Timur, NTB, mengatasi isu krusial seperti kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus berupaya mencegah praktik perkawinan anak, salah satunya dengan memperketat mekanisme dispensasi kawin. Langkah ini krusial demi melindungi hak anak dan masa depan bangsa.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara meresmikan kantor baru Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memperkuat upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Lombok Utara serta mengatasi isu perkawinan dini dan persoalan sosial
Trump mengumumkan adanya kesepakatan perdagangan antara AS dan India, yang mencakup penurunan tarif menjadi 18% serta komitmen besar untuk impor dari India.
