Perlindungan Perempuan Anak

Pemerintah Kanada melanjutkan Program Berani II (2023-2027) untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Lombok Timur, NTB, mengatasi isu krusial seperti kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (DPPAKB) Kota Pangkalpinang menyoroti **faktor ekonomi pemicu KDRT** yang tinggi di wilayahnya, terutama setelah lesunya sektor pertambangan timah.

Setelah renovasi tuntas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendesak Optimalisasi Layanan UPTD PPA Jatim demi kualitas perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak.

Mutasi Polwan Polri akhir tahun 2025 menempatkan perwira wanita di posisi strategis, termasuk Wakapolda dan Kapolres, menunjukkan komitmen Polri dalam pembinaan karier dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bekasi meresmikan gedung UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta Rumah Perlindungan Sementara, menegaskan komitmen menekan kasus kekerasan dan diskriminasi di wilayahnya.

Wali Kota Batu Nurochman memprioritaskan Peningkatan Layanan Dasar Kota Batu melalui pembahasan tiga Raperda strategis yang menyasar tata kelola desa, perlindungan perempuan dan anak, serta penataan fasilitas publik. Apa saja dampaknya bagi warga?

Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKSOW) Papua Barat Daya memperkuat kapasitas perlindungan perempuan dan anak, menyikapi tren kekerasan yang meningkat dan pentingnya kolaborasi lintas organisasi untuk masa depan yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak dengan menandatangani kesepakatan bersama Kementerian PPPA, menunjukkan komitmen serius dalam menangani kekerasan dan meningkatkan Indeks Ketimpangan Gende

DPRD Banjarmasin telah merampungkan lima Raperda penting yang siap disahkan akhir 2025. Apa saja Raperda ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

MenPANRB Rini Widyantini berkomitmen memastikan layanan publik terbaik bagi perempuan dan anak, didukung pembentukan Satres PPA-PPO di kepolisian. Apa saja langkah konkretnya?