Keadilan Restoratif

Dengan resmi berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru mulai 2 Januari 2026, Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan penegakan hukum di Indonesia memasuki era baru yang lebih modern, manusiawi, dan berkeadilan.

Dengan berlakunya KUHAP Baru mulai hari ini, DPR RI berharap penegak hukum tidak lagi mengkriminalisasi rakyat, menandai era baru sistem hukum Indonesia yang lebih restoratif dan berkeadilan.

Kanwil Ditjenpas Lampung bersama Pemprov Lampung menandatangani MoU untuk fasilitasi tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial, wujudkan sistem pemidanaan humanis dan berkeadilan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik tuntutan restitusi sebesar Rp1,6 miliar bagi korban kasus Prada Lucky, menandai babak baru keadilan restoratif.

Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 akan memperkuat keadilan berbasis HAM, menandai reformasi hukum pidana yang humanis di Indonesia.

Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali membuka Peacemaker Justice Award 2025, ajang penghargaan bagi kepala desa dan lurah berdedikasi dalam penyelesaian hukum non-litigasi. Ini penting untuk perdamaian.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Reformasi Hukum Pidana melalui KUHP dan KUHAP baru harus diiringi perubahan budaya hukum demi keadilan. Apa saja pilar utamanya?

Wali Kota Medan Rico Waas mengapresiasi kesepakatan Pidana Kerja Sosial sebagai langkah konstruktif mewujudkan keadilan yang humanis, berfokus pada rehabilitasi, dan kontribusi positif.

Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) mendesak DPR RI untuk segera menuntaskan pengesahan RUU KUHAP, mengingat urgensi pembaruan hukum acara pidana yang krusial menjelang berlakunya KUHP baru.

Guru Besar Hukum Konstitusi Prof. Dr. Andi Asrun mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU KUHAP, yang krusial sebagai peraturan pelaksana KUHP Nasional.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) menyetujui penyelesaian tiga perkara di Bireuen, Aceh, melalui skema Keadilan Restoratif. Bagaimana proses damai ini berhasil menghindari meja hijau?

Kejati Sumut menerapkan Keadilan Restoratif untuk 21 tersangka pencurian PT ARB, menghentikan perkara demi pemulihan hubungan dan perlindungan korban. Bagaimana prosesnya?

Pemkot Kupang menegaskan komitmennya mendukung pidana kerja sosial Kupang dan pelayanan masyarakat, bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan bagi pelanggar hukum. Simak selengkapnya!

Kejaksaan Negeri Serang berhasil menghentikan tujuh perkara pidana melalui Keadilan Restoratif sepanjang tahun 2025, termasuk kasus KDRT. Apa saja kriterianya?

Kemenko Kumham Imipas gagas **alternatif pidana** sebagai solusi efektif atasi overstaying di lapas dan rutan. Bagaimana langkah ini dapat mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi?

Kemenkum Kepri tegaskan Posbakum Keadilan Restoratif wujudkan akses hukum bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketahui bagaimana program ini bekerja dan daerah mana saja yang sudah 100% Posbakum di Kepri!

Kemenkum Sumut gencar mendukung pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai wujud keadilan restoratif, mempermudah akses hukum bagi masyarakat dan menyelesaikan masalah secara musyawarah.

Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah berkolaborasi menyepakati sanksi sosial dalam implementasi keadilan restoratif, menandai langkah baru penegakan hukum yang humanis.

KSPSI AGN Sumut tegaskan dukungan penuh kepada Polri dalam menjaga supremasi sipil dan menindak pelaku kerusuhan Agustus 2025, sekaligus mendorong keadilan restoratif.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Donggala berhasil menyelesaikan kasus perundungan antar pelajar melalui pendekatan Keadilan Restoratif, memastikan kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama.