Keadilan Restoratif

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan **prioritas sanksi administrasi** harus didahulukan dibanding sanksi pidana, sejalan dengan prinsip ultimum remedium dan perubahan paradigma KUHP baru.

Kapolda Sulteng Irjen Pol. Endi Sutendi mengungkapkan tantangan penegakan hukum di Sulawesi Tengah, menyoroti keterbatasan personel dan belum meratanya Polsek di 60 kecamatan.

Kantor Wilayah Kemenkum Sumut terus memperkuat peran Posbankum Pematangsiantar untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan hukum yang merata dan berkeadilan, terutama dalam penyelesaian masalah non-litigasi.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak Bareskrim Polri menerapkan keadilan restoratif dalam kasus Pandji Pragiwaksono, menyusul sanksi adat Toraja yang telah dijalani komika tersebut.

Polda Kepri terus mendalami jaringan pemasok sabu Kepala Puskesmas Moro, dr. BSS, meskipun kasus penyalahgunaan narkotika tersebut telah diselesaikan melalui keadilan restoratif dan rehabilitasi, menunjukkan komitmen dalam memberantas peredaran narkoba.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara mengumumkan pembentukan 1.893 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Sulawesi Utara.

Kasus pelemparan petasan yang sempat viral di media sosial berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif oleh Polres Metro Tangerang Kota, menarik perhatian publik.

Kementerian PPPA berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk tangani kasus kekerasan seksual lansia di Gunungkidul, memastikan korban mendapatkan pemulihan dan keadilan hukum.

Anggota Komisi VIII DPR RI menyerukan Ramadhan sebagai titik balik krusial untuk memperkuat perlindungan anak di Indonesia, menyusul maraknya kasus kekerasan yang mengkhawatirkan dan krisis serius.

Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengambil langkah progresif dengan menghentikan penuntutan perkara penadahan melalui jalur Keadilan Restoratif, sebuah pendekatan humanis yang menekankan perdamaian dan sanksi sosial.

Polda Metro Jaya resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap dua tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Egi Sudjana dan Damai Hari Lubis, berdasarkan keadilan restoratif. Proses hukum untuk tersangka lain teta

Lapas Kelas IIB Tual, Maluku, siapkan pos layanan Bapas untuk implementasi KUHP Baru 2023 dan KUHAP 2025. Inisiatif ini menandai era baru penegakan hukum yang lebih humanis dan restoratif.

Kejaksaan Negeri Tulungagung menolak tiga usulan Penolakan Restorative Justice untuk perkara pidana umum sepanjang 2025 karena belum memenuhi persyaratan. Simak alasan dan komitmen Kejaksaan dalam penegakan hukum humanis.

Indonesia memasuki era baru hukum pidana dengan berlakunya KUHP dan KUHAP Baru pada 2 Januari 2026. Pembaruan ini menawarkan pendekatan humanis, namun tantangan implementasi menjadi kunci keberhasilannya.

Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) mulai 2 Januari 2026, membawa perubahan signifikan dengan fokus pada keadilan restoratif, mekanisme pengakuan bersalah, hingga perekaman pemeriksaan menggunakan CCTV. Pemb

Dengan resmi berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru mulai 2 Januari 2026, Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan penegakan hukum di Indonesia memasuki era baru yang lebih modern, manusiawi, dan berkeadilan.

Dengan berlakunya KUHAP Baru mulai hari ini, DPR RI berharap penegak hukum tidak lagi mengkriminalisasi rakyat, menandai era baru sistem hukum Indonesia yang lebih restoratif dan berkeadilan.

Kanwil Ditjenpas Lampung bersama Pemprov Lampung menandatangani MoU untuk fasilitasi tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial, wujudkan sistem pemidanaan humanis dan berkeadilan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik tuntutan restitusi sebesar Rp1,6 miliar bagi korban kasus Prada Lucky, menandai babak baru keadilan restoratif.

Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 akan memperkuat keadilan berbasis HAM, menandai reformasi hukum pidana yang humanis di Indonesia.