Posbankum

Kemenkum Bengkulu akan segera mengadakan Pelatihan Paralegal Posbankum untuk memastikan layanan hukum merata hingga pelosok desa, memperkuat akses keadilan bagi masyarakat.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan **Peran Paralegal Gorontalo** tidak hanya menangani konflik, tetapi juga harus proaktif mengidentifikasi potensi masalah hukum sejak dini untuk pencegahan efektif.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jateng berhasil merampungkan pembentukan 8.563 Posbankum di seluruh desa/kelurahan, menandai langkah awal penting dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Posbankum menjadi wadah vital mewujudkan keadilan substantif, kini mencapai 100% di Kalteng dan 83,46% nasional.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) memperluas jangkauan layanan bantuan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melalui penyerahan STR Posbankum. Simak bagaimana langkah ini akan membantu masyarakat mendapatkan akses.

Kemenkum Kalsel resmikan Posbankum di Tanah Laut, memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Apa manfaatnya bagi literasi hukum warga setempat?

Anggota Komisi XIII DPR RI mendesak perluasan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) hingga ke **daerah terpencil** di Sumatera Utara untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang belum terjangkau.

Pembentukan Posbankum di desa/kelurahan menjadi langkah strategis Kemenkumham Sulut untuk memperkuat akses keadilan, menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Sherly Tjoanda, yang menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara, telah terpilih sebagai Duta Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Kemenkum Maluku berhasil membentuk 435 Posbankum di 5 kabupaten/kota, memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Simak bagaimana inisiatif Posbankum Maluku ini menjangkau hingga pelosok desa.