Ruu Kuhap

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pembaruan signifikan bagi perlindungan hak warga negara dan sistem peradilan pidana.

Ketua Umum PEDPHI, Abdul Chair Ramadhan, menyatakan RUU KUHAP menjanjikan kepastian hukum dan keadilan, krusial untuk optimalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Guru Besar Hukum Konstitusi Prof. Dr. Andi Asrun mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU KUHAP, yang krusial sebagai peraturan pelaksana KUHP Nasional.

Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyetujui RUU Perubahan KUHAP pada tingkat I dan akan membawanya ke sidang paripurna berikutnya untuk disahkan.

Peneliti Universitas Cambridge mengusulkan perlindungan kuat bagi whistleblower dalam RUU KUHAP, guna mencegah kriminalisasi dan intimidasi pelapor tindak pidana yang beritikad baik.

Anggota DPR RI mendorong revisi KUHAP terkait dua alat bukti, menilai ketentuan saat ini berpotensi melahirkan praduga bersalah dan ketidakadilan. Simak alasannya!

Komisi III DPR RI menyerap aspirasi di Sulawesi Selatan untuk RUU KUHAP baru. Cari tahu bagaimana revisi ini akan menjamin kepastian hukum dan hak warga negara di Indonesia.

Nasir mengaku masukan-masukan tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam draf RUU KUHAP.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin mendukung pembagian kewenangan dalam RUU KUHAP, demi sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan akuntabel. Apa saja masukan penting lainnya?

Awalnya, Habiburokhman lebih dulu menyampaikan, soal dokumen tersebut sudah diunggah sejak 18 Februari 2025 lalu di website dpr.go.id.

Wamen Hukum Eddy Hiariej menyatakan sepakat dengan penghapusan tersebut.

Ketua Panja RUU KUHAP Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan 10 daftar usulan penguatan norma dalam revisi Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana RKUHAP

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman berjanji rapat pembahasan revisi Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan dilakukan transparan.

Total ada 6.000 poin permasalahan akan diserahkan ke Komisi III DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Kapolri menyadari sebagai salah satu aparat penegak hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Pemerintah menyelesaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

DPR mengklaim RUU KUHAP memperhatikan betul hak asasi manusia (HAM) dalam aspek penegakan hukum.

Usulan ini untuk menjamin tindakan dari penyidik mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban.

Menurut Habiburokhman, biasanya keputusan itu diambil dengan dalih tidak memenuhi asas partisipasi bermakna atau meaningful participation.