Supratman Andi Agtas

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar silaturahmi dengan pemimpin redaksi media nasional, membahas isu krusial seperti KUHP, KUHAP, hingga agenda transformasi digital yang menjadi fokus utama Kementerian Hukum.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi melantik pengurus Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) masa bakti 2025-2030, menekankan peran penting advokat dalam menegakkan keadilan hingga tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan perbedaan kritik dan hinaan KUHP sudah gamblang, meski yurisprudensi akan memperjelas penerapannya.

Proses ini dimulai sejak tahun 1963, sehingga jika dihitung sampai masa berlaku KUHP pada Januari 2026 ini, memakan waktu selama 63 tahun.

Pengamat hukum Boni Hargens menyoroti perlunya pemahaman mendalam prinsip konstitusional dalam Tafsir Perpol 10/2025 untuk menghindari perdebatan yang menyesatkan dan tidak produktif.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kekayaan intelektual (KI) yang meningkat mencerminkan kepercayaan publik terhadap sistem pelindungan KI nasional.

Indonesia puncaki ASEAN dengan 261 Indikasi Geografis terdaftar, mengukuhkan komitmen perlindungan produk khas daerah. Capaian ini bukti sinergi kuat pemerintah, dorong ekonomi lokal.

Menteri Hukum RI meresmikan 729 Pos Bantuan Hukum di Gorontalo, memastikan ketersediaan layanan hukum gratis bagi masyarakat. Inisiatif ini memperluas akses keadilan hingga tingkat desa.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meninjau Posbakum di Gorontalo. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memiliki akses keadilan yang merata, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Menteri Pertanian dan Menteri ESDM menyatakan **penugasan Polri di kementerian** mereka sangat membantu memperkuat pengawasan, meskipun Mahkamah Konstitusi baru saja mengeluarkan putusan terkait hal ini.

Kementerian Hukum RI tegaskan dukungan penuh terhadap PSSI dalam upaya mewujudkan mimpi Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026

Wamenaker Immanuel Ebenezer meminta amnesti kepada Presiden Prabowo usai ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK.

Kementerian Hukum RI berkomitmen penuh pada layanan digital Kemenkum untuk efisiensi publik. Simak bagaimana 153 layanan Ditjen AHU telah bertransformasi, menjanjikan era baru pelayanan hukum yang serba digital!

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memperkenalkan gagasan Protokol Jakarta di forum ASEAN. Inisiatif ini bertujuan memastikan keadilan royalti dari platform global untuk kekayaan intelektual, sebuah langkah penting bagi para pencipta.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan bahwa reformasi hukum adalah keharusan, bukan pilihan, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Simak urgensinya!

Joint Statement ini disepakati dalam rangka mempertegas komitmen kemitraan dalam meningkatkan keadilan, mendukung pembangunan ekonomi di ASEAN.

Supratman menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset yang diinisiasi oleh pemerintah hingga saat ini masih belum selesai dibahas.

Pelanggaran undang-undang Pornografi dan UU ITE itu karena mengunggah foto Jokowi yang disandingkan dengan artis Nikita Mirzani

Menteri Luar Negeri Sugiono mengunjungi Kementerian Hukum setelah dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, menggantikan Ahmad Muzani.

Tidak ketinggalan, perwakilan Pemerintah lainnya yang turut hadir ialah Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri Pertahanan.