Pengertian dan Sejarah Penggunaan Doktrin Monroe yang Dipakai Trump buat Membenarkan Penangkapan Nicolas Maduro

Dalam praktiknya, doktrin tersebut sering kali digunakan oleh Washington untuk membenarkan keterlibatan AS di Amerika Latin.

Presiden AS, Donald Trump menjelaskan aksi militer Amerika Serikat (AS) yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dengan mengaitkannya pada Doktrin Monroe. Kebijakan luar negeri AS yang sudah ada lebih dari dua abad ini awalnya bertujuan untuk menghindari campur tangan negara-negara Eropa di wilayah Amerika.

Namun, dalam praktiknya, doktrin tersebut sering kali digunakan oleh Washington untuk membenarkan keterlibatan AS di Amerika Latin.

Pada Sabtu (3/1/2026), Trump secara terbuka merujuk pada doktrin ini saat menjelaskan kebijakan pemerintahannya terhadap Venezuela. Ia bahkan bercanda bahwa kini ada yang menyebutnya "Doktrin Don-roe".

Menurut laporan dari Associated Press, Trump mengungkapkan bahwa Venezuela di bawah kepemimpinan Maduro telah "semakin sering menjadi tuan rumah bagi musuh-musuh asing di kawasan kami dan memperoleh senjata ofensif yang bisa mengancam kepentingan AS".

Ia menilai situasi tersebut sebagai "pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip inti kebijakan luar negeri AS yang telah ada lebih dari dua abad".

Trump menegaskan bahwa kondisi ini menjadi dasar bagi kebijakan baru pemerintahannya. Ia menyatakan bahwa melalui strategi keamanan nasional yang baru, AS akan menguatkan kembali posisinya di kawasan Belahan Bumi Barat, sejalan dengan prinsip "America First". Dengan langkah ini, ia berharap dapat melindungi kepentingan nasional AS dan memastikan stabilitas di kawasan tersebut.

Doktrin Monroe

Doktrin Monroe diperkenalkan oleh Presiden James Monroe pada tahun 1823, berfungsi sebagai pernyataan yang menegaskan bahwa negara-negara Eropa dilarang untuk menjajah atau campur tangan dalam urusan negara-negara di benua Amerika. Sebagai balasannya, Amerika Serikat berkomitmen untuk tidak terlibat dalam konflik atau urusan domestik yang terjadi di Eropa.

Pada saat itu, banyak negara di Amerika Latin baru saja meraih kemerdekaan dari kekuasaan Eropa. Monroe berupaya untuk mencegah Eropa mengambil kembali kendali atas wilayah-wilayah tersebut sekaligus memperkuat pengaruh Amerika Serikat di kawasan itu.

Penggunaan Doktrin Monroe dari Masa ke Masa

Menurut Jay Sexton, seorang profesor sejarah di Universitas Missouri, Venezuela sering kali menjadi bagian penting dalam penerapan Doktrin Monroe sepanjang sejarah.

"Secara historis, Venezuela telah menjadi dalih atau pemicu bagi banyak corollary atau turunan dari Doktrin Monroe," ungkap Sexton, yang juga penulis buku 'The Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth-Century America'.

"Dan jika ditarik kembali ke Abad ke-19, ini adalah negara yang terpecah, penuh friksi, memiliki hubungan yang sulit dengan kekuatan asing dan juga sering menjalin hubungan dengan para rival AS."

Pada awalnya, para pemimpin Eropa tidak memberikan perhatian yang besar terhadap deklarasi ini. Namun, selama dua abad berikutnya, Doktrin Monroe sering digunakan untuk membenarkan intervensi militer Amerika Serikat di Amerika Latin.

Di dekade 1860-an, Prancis mengangkat Kaisar Maximilian sebagai penguasa Meksiko, yang dianggap oleh AS sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Doktrin Monroe. Setelah Perang Saudara AS berakhir, Washington menekan Prancis hingga negara tersebut menarik pasukannya dari Meksiko.

Pada tahun 1904, Presiden Theodore Roosevelt menyatakan bahwa Amerika Serikat berhak untuk melakukan intervensi di negara-negara Amerika Latin yang dianggap tidak stabil. Pandangan ini kemudian dikenal sebagai Corollary Roosevelt, yaitu penafsiran lebih lanjut dari Doktrin Monroe yang digunakan untuk membenarkan campur tangan AS di kawasan tersebut, termasuk dukungan terhadap pemisahan Panama dari Kolombia demi mengamankan Zona Terusan Panama.

Selanjutnya, pada era Perang Dingin, Doktrin Monroe kembali digunakan sebagai alat untuk menghadapi komunisme, seperti tuntutan AS pada tahun 1962 agar Uni Soviet menarik rudal-rudalnya dari Kuba, serta penolakan pemerintahan Ronald Reagan terhadap pemerintahan kiri Sandinista di Nikaragua.

Akademisi Kritik Referensi yang Digunakan Trump

Gretchen Murphy, seorang profesor di Universitas Texas, menganggap rujukan Trump terhadap Doktrin Monroe mencerminkan pola yang telah lama diterapkan oleh para presiden AS sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa Presiden Roosevelt "mengklaim bahwa Doktrin Monroe dapat diperluas untuk membenarkan intervensi yang, alih-alih melindungi negara-negara Amerika Latin dari campur tangan Eropa, justru digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan negara-negara tersebut agar pemerintahannya bertindak sesuai dengan kepentingan komersial dan strategis AS."

"Saya pikir Trump sedang mengikuti pola yang sudah dikenal ini---mengutip Doktrin Monroe untuk melegitimasi intervensi yang, menurut saya, merusak demokrasi sejati dan melayani berbagai kepentingan, termasuk kepentingan komersial," ungkapnya, yang juga merupakan penulis buku 'Hemispheric Imaginings: The Monroe Doctrine and Narratives of U.S. Empire'.

Corollary Trump dan Implikasinya

Ketika ditanya tentang bagaimana AS dapat mengelola sebuah negara tanpa bertentangan dengan prinsip "America First", Trump menjelaskan bahwa kebijakan tersebut justru bertujuan untuk memperkuat posisi AS. Pandangan ini tercantum dalam strategi keamanan nasional pemerintahan Trump, yang menyebut adanya "Corollary Trump" terhadap Doktrin Monroe, dengan tujuan "memulihkan keunggulan AS di Belahan Bumi Barat".

Trump berpendapat bahwa pemerintahan sebelumnya telah mengabaikan ancaman keamanan di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, AS kembali menegaskan kekuatannya di kawasan sendiri. Menurut Sexton, tindakan Trump mengikuti pola lama dalam sejarah kepresidenan AS.

"Apa yang biasanya dilakukan para presiden adalah mereka akan menyelubungi agenda apa pun yang mereka miliki dengan Doktrin Monroe dengan mengeluarkan corollary," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa setelah Perang Dunia II, para presiden AS mulai merumuskan doktrin mereka sendiri, seperti yang dilakukan oleh Harry S. Truman dan Richard Nixon, dan menduga Trump akan melakukan hal serupa.

"Ketika Anda berbicara tentang 'Corollary Trump', saya langsung tahu bahwa Trump tidak akan mau menjadi sekadar corollary dari doktrin presiden lain, bahwa ini entah bagaimana akan berkembang menjadi sebuah Doktrin Trump," ungkapnya.

Strategi keamanan nasional yang dirilis oleh Gedung Putih pada bulan Desember lalu juga menggambarkan sekutu-sekutu Eropa sebagai pihak yang lemah dan menegaskan kembali ambisi Washington untuk mendominasi Belahan Bumi Barat. Dokumen tersebut menguraikan serangkaian serangan militer terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur sebagai bagian dari "Corollary Trump" untuk "memulihkan keunggulan AS di Belahan Bumi Barat".

Strategi ini menyatakan bahwa tujuannya adalah memerangi arus narkotika dan mengendalikan migrasi, serta menandai penataan ulang kehadiran militer AS di kawasan tersebut, bahkan setelah membangun kehadiran militer terbesar di sana dalam beberapa generasi terakhir. Sexton memperingatkan bahwa operasi militer untuk menangkap Maduro---dan kemungkinan keterlibatan AS yang berkepanjangan di Venezuela---dapat memicu perpecahan baru di kalangan pendukung gerakan "Make America Great Again/MAGA" Trump.

"Ini bukan sekadar operasi serang-dan-pergi seperti di Iran beberapa bulan lalu, ketika menjatuhkan rudal, lalu bisa melanjutkan hidup seperti biasa," beber Sexton.

"Ini berpotensi menjadi kekacauan besar dan bertentangan dengan kebijakan pemerintahan untuk menarik diri dari perang tanpa akhir---dan ada banyak kalangan isolasionis di dalam koalisi MAGA."