BP Tapera: Pekerja Swasta Paling Banyak Terima Manfaat KPR Subsidi

BP Tapera mengumumkan penyaluran FLPP 2025 berhasil mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, dengan nilai fantastis Rp34,64 triliun yang menjangkau ratusan ribu unit rumah.

BP Tapera mencatat realisasi FLPP mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, menyalurkan 263.017 unit rumah hingga akhir tahun 2025, menunjukkan tingginya minat KPR subsidi bagi MBR.

BP Tapera kembali gelar Akad Massal FLPP 50.030 unit, menegaskan dampak positifnya terhadap peningkatan penyaluran rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BP Tapera gencar memperluas akses pembiayaan perumahan melalui program FLPP bagi pekerja nonformal. Inisiatif ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait umumkan capaian impresif serapan rumah subsidi hingga 221 ribu unit per 15 November 2025, menandakan sinergi kuat ekosistem perumahan nasional.

Hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp186,58 triliun, naik 8 persen secara tahunan

Sebanyak 26.000 penerima manfaat KPR Subsidi FLPP pada akad massal 29 September 2025 datang dari 17 kategori profesi MBR.

Pihaknya menargetkan agar dapat menyalurkan pembiayaan KPR Tapera Syariah untuk 1.000 unit pada tahun ini.

Tahun 2024 ini BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 170.000 unit rumah dengan nilai Rp13,72 triliun.

Dalam rentang waktu 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung kepemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Akad massal serentak KPR Bank BTN ini sekaligus sebagai rangkaian kegiatan Hari Perumahan Nasional atau Hapernas tahun 2023.

Saat ini, BP Tapera tengah menyusun aturan skema yang nantinya akan berlaku.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Pangkalpinang menjajaki kerja sama keuangan syariah yang strategis. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas layanan, mendukung UMKM, dan mempercepat digitalisasi. Bagaimana dampaknya b

Rieke menilai, kewajiban iuran yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja bertentangan dengan kondisi riil lapangan.

MK menyatakan pasal utama dari UU Tapera, yakni Pasal 7 ayat (1), bertentangan dengan konstitusi sehingga berimplikasi pada pasal-pasal lainnya.

Untuk bisa mendapatkan peluang pembiayaan perumahan, MBR tidak harus menabung sebanyak nilai rumah yang akan dibutuhkan.

Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Berikut daftar beban potongan gaji yang membuat nasib pekerja di Indonesia semakin sengsara.

Pemerintah Provinsi Papua berencana membangun 14.000 unit rumah pada tahun 2026, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan penataan ruang. Program Pembangunan Rumah Papua ini akan dimulai di wilayah pesisir perkotaan dan membutuhkan sinergi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan Keputusan Menteri terkait rusun subsidi dapat terbit pada bulan Januari 2026 ini, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi backlog hunian di perkotaan dan menyediakan hunian layak.

Kepala Staf Kepresidenan menilai akad massal FLPP menjadi tonggak penting dalam percepatan perumahan nasional, membuka akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) agresif membidik kerja sama strategis dengan berbagai institusi guna memperluas penyaluran KPR Subsidi pada 2026.

BP Tapera mengumumkan kualitas rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus meningkat, menunjukkan komitmen pemerintah dan seleksi alam pengembang yang bertanggung jawab.

BP Tapera memperkirakan bahwa penyaluran rumah subsidi melalui FLPP terhambat akibat daya beli masyarakat yang masih belum pulih.