Meski Dipenuhi Protes Sopir Angkot, Tahukah Kamu? Operasional Bus Trans Banten Tetap Berlanjut!

Operasional Bus Trans Banten dipastikan terus berjalan meskipun ada protes dari sopir angkot Palima–Cinangka. Penyesuaian jam operasional telah dilakukan, namun kekecewaan masih menyelimuti para pengemudi angkutan umum.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo, menegaskan bahwa operasional Bus Trans Banten tidak akan dihentikan. Keputusan ini diambil meskipun sejumlah sopir angkot trayek Palima–Cinangka di Serang, Banten, terus menyuarakan protes keras terkait keberadaan bus tersebut.

Para sopir angkot merasa dirugikan sejak Bus Trans Banten diluncurkan pada awal Oktober lalu, yang menyebabkan penurunan drastis pendapatan harian mereka. Mereka menuntut penghentian operasi atau penyesuaian yang lebih signifikan dari pemerintah provinsi.

Pemerintah provinsi telah menindaklanjuti sebagian tuntutan dengan mengubah jam operasional bus, namun hal ini belum sepenuhnya meredakan kekecewaan komunitas angkot. Situasi ini menciptakan ketegangan antara kebijakan pemerintah dan keluhan pelaku transportasi lokal di Banten.

Kebijakan Pemerintah dan Penyesuaian Jam Operasional Trans Banten

Tri Nurtopo secara tegas menyatakan bahwa penghentian layanan Bus Trans Banten tidak mungkin dilakukan. Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan layanan transportasi publik bagi masyarakat luas.

Menanggapi keluhan sopir angkot, pihak Dinas Perhubungan telah melakukan penyesuaian jam operasional Bus Trans Banten. Semula beroperasi dari pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB, kini diubah menjadi pukul 07.00 WIB sampai 17.00 WIB.

Meskipun demikian, Tri Nurtopo mengakui adanya laporan bahwa beberapa bus masih beroperasi di luar jam yang telah disepakati. “Tapi katanya masih ada bus yang jalan sampai jam setengah tujuh malam. Itu nanti akan kita dalami dan cek lagi, karena seharusnya tidak boleh ada yang beroperasi lewat jam itu,” ujarnya.

Kadishub Banten juga menyarankan para sopir angkot untuk membentuk koperasi atau badan hukum seperti CV jika ingin terlibat dalam sistem transportasi yang lebih terstruktur. Ini sebagai upaya agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan layanan transportasi di wilayah tersebut.

Kekecewaan Sopir Angkot dan Dampak Penurunan Pendapatan

Koordinator Komunitas Angkot Palka, Geri Wijaya, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap sikap pemerintah provinsi. Ia merasa pemerintah tidak menepati kesepakatan yang telah dicapai dalam audiensi sebelumnya terkait Bus Trans Banten.

Geri menuturkan bahwa sejak Bus Trans Banten diluncurkan pada 4 Oktober lalu, pendapatan sopir angkot mengalami penurunan drastis. Jika sebelumnya bisa mencapai Rp350 ribu per hari, kini hanya berkisar antara Rp60 ribu hingga Rp150 ribu, belum termasuk potongan setoran.

Para sopir angkot juga menuding Bus Trans Banten melanggar kesepakatan jam operasional yang telah ditetapkan. Mereka mengklaim bus tersebut masih beroperasi hingga malam hari, memperparah persaingan dan mengurangi potensi pendapatan mereka.

Merasa aspirasinya tidak ditanggapi secara serius, komunitas sopir angkot berencana untuk kembali mengajukan permohonan audiensi resmi. Mereka ingin bertemu langsung dengan Gubernur Banten untuk menyampaikan keluhan dan mencari solusi konkret.

Upaya Mediasi dan Ancaman Aksi Lanjutan

Tri Nurtopo menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan keinginan para sopir angkot untuk bertemu Gubernur Banten kepada Andra Soni. Namun, keputusan mengenai jadwal pertemuan sepenuhnya berada di tangan gubernur, di luar kewenangan Dinas Perhubungan.

Meskipun ada protes, pemerintah provinsi tetap menghargai aspirasi yang disampaikan oleh para sopir angkot. Tri menegaskan bahwa masukan akan diterima selama sejalan dengan prinsip pelayanan publik dan peningkatan kualitas transportasi di Banten.

“Kami menghargai apa yang mereka sampaikan. Tapi kalau saya harus memberhentikan, tidak bisa. Program ini harus tetap jalan karena bagian dari peningkatan layanan transportasi masyarakat,” tegas Tri Nurtopo. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan program Bus Trans Banten.

Geri Wijaya menegaskan bahwa jika permohonan audiensi tidak mendapat tanggapan, komunitas sopir angkot tidak akan ragu untuk mengambil langkah lebih lanjut. “Kalau tetap tidak ada tanggapan, kami akan datang langsung ke pendopo Gubernur dengan massa yang lebih banyak,” ancam Geri.

Sumber: AntaraNews