Pelayanan Publik

Proyek bansos, yang seharusnya membawa harapan, seringkali tersesat dalam godaan anggaran dan administrasi. Artikel ini mengupas tuntas potensi penyimpangan proyek bansos dan dampaknya pada martabat penerima serta integritas aparat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serius menggenjot kompetensi ASN Kalbar untuk menghadapi era digital dan kecerdasan buatan, demi pelayanan publik yang lebih baik dan daya saing daerah.

Bupati Kubu Raya Sujiwo meminta pemerintah desa memperketat Anggaran Dana Desa menyusul pemangkasan signifikan pada tahun 2026, menekankan pentingnya efisiensi dan prioritas pelayanan publik.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menerima Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha 2025 dari Kementerian Dalam Negeri, sebuah pengakuan atas keberhasilan pembinaan desa dan kelurahan di Badung. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Sigi akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Rumah Sakit Torabelo, menyusul insiden pasien yang digendong akibat keterbatasan fasilitas kursi roda. Evaluasi Layanan Kesehatan Sigi ini bertujuan meningka

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong percepatan Digitalisasi Pemerintahan Sulteng dan pembenahan data, menuntut inovasi serta prestasi dari para pejabat demi pelayanan publik yang lebih baik dan akurat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan bahwa pembangunan Jakarta tidak hanya bergantung pada infrastruktur, melainkan juga pada kualitas SDM Jakarta yang kompeten, terutama para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau dan PT Pos Indonesia Cabang Batam menandatangani perjanjian kerja sama strategis, memperkuat Kerja Sama Ombudsman PT Pos Batam dalam distribusi dokumen penting dan efisiensi pengawasan pelayanan publik.

PT PLN (Persero) mengumumkan pasokan listrik Pulau Siau pulih total pascabencana banjir bandang dan tanah longsor pada 5 Januari 2026, memastikan 10.232 pelanggan kembali terang benderang.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendesak percepatan belanja modal sejak awal tahun 2026. Langkah ini krusial untuk menjaga kualitas proyek, menghindari kendala cuaca, dan meningkatkan pelayanan publik.

Provinsi Gorontalo mencatatkan prestasi gemilang dalam Indeks Pelayanan Publik (IPP) 2025, menempatkannya di 10 besar nasional sebagai daerah dengan layanan publik terbaik dan meraih predikat Sangat Baik.

Ombudsman Kalimantan Selatan (Kalsel) mendesak agar distribusi bantuan banjir dilakukan secara merata ke seluruh wilayah terdampak dan tercatat tertib, memastikan hak dasar korban terpenuhi dan akuntabel.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan Puskesmas Pembantu Jakarta demi meningkatkan layanan kesehatan dasar bagi warga ibu kota.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor atau Damkar Bogor mencatat hampir dua ribu aksi penyelamatan sepanjang tahun 2025, menunjukkan peningkatan kejadian darurat di wilayah tersebut.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyoroti vitalnya Peran ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik dan eksekutor kebijakan, demi mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Pemerintah Kota Sorong mengalokasikan Rp3 miliar untuk Pembangunan Polsek Sorong Barat. Langkah ini menegaskan komitmen Pemkot dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung kinerja aparat kepolisian.

Pemerintah Kabupaten Donggala merampingkan 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik, sebuah kebijakan strategis yang tertuang dalam Perda terbaru.

Pemerintah Kota Sorong menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026 senilai Rp1,08 triliun kepada OPD, menandai komitmen pelayanan publik di awal tahun anggaran dan prioritaskan kebutuhan masyarakat.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal merombak jajaran birokrasinya dengan melakukan demosi pejabat NTB, menurunkan lima Kepala OPD ke eselon III. Keputusan ini diambil setelah evaluasi kinerja yang dinilai kurang optimal dalam melayani masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Manokwari tengah mengkaji ulang pembiayaan tenaga honorer tahun ini. Kebijakan ini diambil menyusul pemangkasan dana transfer pusat yang signifikan, menempatkan Pemkab Manokwari dalam dilema fiskal.