Kebijakan Publik

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa 70 juta warga Indonesia telah merasakan manfaat program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, yang akan diperluas untuk seluruh masyarakat dan bertujuan menghemat biaya kesehatan jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bukan sekadar kebijakan populis, melainkan langkah rasional yang dirancang untuk menghemat anggaran negara dalam jangka panjang.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyoroti krusialnya harmonisasi regulasi digital antara pusat dan daerah demi keberlanjutan layanan telekomunikasi dan investasi, menyusul insiden penghentian layanan yang merugikan masyarakat.

Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PMII) menolak wacana **Pilkada Tak Langsung**, menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi. Simak selengkapnya di sini.

Kriminolog UI Mochammad Sofyan Arief mendesak pemerintah terapkan alternatif pidana guna mengatasi kepadatan lapas dan rutan yang memicu kerusuhan kompleks. Temukan solusi strategisnya di sini!

Dinas Perhubungan Tulungagung merespons keluhan warga terkait praktik Parkir Liar Tulungagung di tepi jalan umum, yang masih marak meskipun kebijakan parkir berlangganan telah berlaku sejak Januari 2026.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memastikan kebijakan parkir gratis Alfamart Indomaret telah berjalan mayoritas tanpa juru parkir liar, menjamin kenyamanan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk mengoreksi diri atas kritik, termasuk tudingan militerisme, menegaskan bahwa masukan adalah penyelamat.

Kenaikan harga tiket Museum Nasional yang berlaku mulai 1 Januari 2026 memicu desakan transparansi dari pegiat pendidikan, mempertanyakan alasan di balik kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat dan menghambat akses edukasi.

Perdebatan mengenai penetapan status bencana nasional bukan sekadar ekspresi empati, melainkan ujian rasionalitas kebijakan negara dengan implikasi politik, ekonomi, dan fiskal yang signifikan.

Rektor Universitas Brawijaya berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) mampu memperkuat ekosistem industri nasional dan mendorong hilirisasi inovasi perguruan tinggi.

Komisi Reformasi Polri aktif menampung masukan dari berbagai lembaga untuk penyusunan rekomendasi revisi UU Polri. Apa saja poin krusial yang akan diusulkan?

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya Inovasi Pemerintah Daerah yang berorientasi solusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar penghargaan. Simak arahan lengkapnya!

Indonesia mengambil langkah penting dengan menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai inti rencana pembangunan nasional, sebuah inisiatif yang diharapkan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir optimis Indonesia Sports Summit (ISS) 2025 akan menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem olahraga Indonesia yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan Musrenbang HAM Nasional pekan depan akan menjadi tonggak sejarah, mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia sebagai kompas utama pembangunan nasional dari pusat hingga daerah.

Dekan FKM Unhas, Prof Sukri Palluturi, menyoroti pergantian pemimpin daerah sebagai tantangan utama dalam mewujudkan kota sehat. Hal ini berdampak pada pemahaman dan keberlanjutan program.

Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan peran vital Partai Politik Papua untuk pembangunan daerah, terutama di tengah percepatan program strategis, demi kemajuan masyarakat.

Pemerintah Kota Palu dan Badan Pusat Statistik (BPS) Palu memperkuat Kolaborasi Data Statistik Palu, memanfaatkan aplikasi FASIH untuk pendataan akurat demi perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya Kemandirian Bangsa agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain, krusial demi keselamatan dan masa depan bangsa di tengah ketidakpastian global.