OJK Beberkan Data, Banyak Masyarakat Butuh Pinjol

Akademisi Unismuh Makassar menyoroti lemahnya literasi risiko sebagai faktor utama di balik lonjakan pinjaman online (pinjol) yang kini mencapai Rp94,85 triliun, mengancam ketahanan finansial rumah tangga.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pinjaman daring (Pindar) mengalami peningkatan yang konsisten.

Terdapat 2 penyelenggara pindar syariah yang sudah menyampaikan action plan untuk melakukan merger.

Dedi Mulyadi mengajak OJK untuk menertibkan lembaga keuangan non-perbankan seperti koperasi simpan pinjam (kosipa).

Tingginya angka aduan di Jawa Barat kemungkinan besar dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan daerah lain.

Salah satu kendala besar yang sering muncul adalah adanya catatan buruk pada SLIK OJK.

Tanpa adanya regulasi yang jelas, konsumen tidak terlindungi dengan baik.

Masyarakat diharapkan selalu waspada dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal karena berpotensi merugikan.

Hal ini diungkapkan Satgas PASTI OJK berdasarkan hasil pengalaman di lapangan.

Mayoritas, pengguna pinjol merupakan Gen Z dan milenial dari rentang usia 19-34 tahun.

Ada sejumlah cara agar masyarakat bisa melunasi utang pinjol.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Juni 2023 nilai pinjaman masyarakat Indonesia ke pinjaman online mencapai Rp50,12 triliun.

Perkara tersebut terkait dugaan tindak pidana usaha jasa pembiayaan dan tindak pidana perbankan yang terjadi dalam periode Januari 2023.

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan pinjaman daring sebesar 22,16 persen per September 2025.

Kegagalan dalam membayar pinjaman online dapat menimbulkan konsekuensi serius.

Tak hanya itu saja, pinjol ilegal itu mengirimkan gambar porno hasil manipulasi wajah korban kemudian disebar lewat kontak HP.

Yang kedua, pastikan penyelenggara memiliki badan hukum Indonesia serta website atau aplikasi yang jelas.

OJK telah menyalurkan Rp12,58 triliun restrukturisasi kredit korban bencana di Sumatera, namun ekonom mengingatkan Industri Jasa Keuangan untuk menjaga kualitasnya agar pemulihan ekonomi berjalan optimal.

Langkah ini dilakukan seiring tingginya frekuensi bencana di Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun sosial.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memerintahkan pemblokiran lebih dari 30.000 rekening bank yang terindikasi terkait judi online, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas aktivitas ilegal ini.

Fenomena ini seiring dengan meningkatkan adopsi teknologi informasi di sektor keuangan yang semakin massif.

IDRX dan Solana Superteam Indonesia berkolaborasi mempercepat pengembangan **IDRX Tokenisasi RWA** berbasis Rupiah, membuka peluang pembiayaan inklusif dan memperkuat infrastruktur digital nasional.

Perusahaan perdagangan aset kripto Indodax berhasil menyumbang lebih dari Rp376 miliar pada pajak kripto nasional, menunjukkan komitmen kuat terhadap kepatuhan di tengah pertumbuhan jumlah konsumen.