Pemerintah Kantongi Pajak dari Google Cs Rp13,2 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mencabut status pemungut PPN PMSE Amazon Services Europe S.a.r.l. karena tidak memenuhi kriteria, sementara OpenAI OpCo, LLC ditunjuk sebagai pemungut baru yang menarik perhatian publik.

Pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE sampai dengan November 2025.

Pemerintah kumpulkan Rp11,44 triliun pajak digital Januari–Oktober 2025. PPN PMSE jadi kontributor terbesar, total setoran sejak 2022 mencapai Rp43,75 triliun.

Hingga Juli 2025, pemerintah telah menunjuk 223 perusahan sebagai pemungut PPN PMSE.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP.

Sampai dengan Desember 2024 pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Penerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak pinjaman online dan pajak SIPP.

Penerimaan pajak dari usaha ekonomi digital seperti fintech, kripto, dan sebagainya.

Angka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.

Angka tersebut diperoleh dari 163 perusahaan pemungut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap penanganan kasus suap pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menjadi momentum penting bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan menyeluruh.

KPK geledah Ditjen Pajak Kemenkeu untuk menelusuri mekanisme penilaian PBB. Penggeledahan ini terkait kasus suap pajak yang melibatkan pejabat dan konsultan pajak, membuat publik penasaran akan detailnya.

KPK imbau wajib pajak berani melaporkan pemerasan oleh oknum petugas, tegaskan komitmen jaga kedaulatan keuangan negara pasca-OTT suap pajak.

Uji coba kedua yang berskala lebih masif digelar pada 10 Desember lalu, melibatkan 50.000 pegawai di seluruh unit Kementerian Keuangan.

Tak hanya itu, tim juga menyita beberapa barang bukti setelah melakukan penggeledahan di beberapa tempat.

Kejaksaan Agung resmi mencabut pencegahan ke luar negeri terhadap Victor Rachmat Hartono (VRH) terkait kasus dugaan manipulasi pajak, menyusul sikap kooperatif yang ditunjukkan.

Hingga 20 Januari 2026 pukul 15.40 WIB, jumlah SPT yang telah disampaikan wajib pajak tercatat mencapai 372.184 SPT.

Hingga saat ini, sebanyak 67.100 wajib pajak di Provinsi Bengkulu telah melakukan Aktivasi Coretax, sebuah langkah penting untuk mempermudah layanan perpajakan.

Perusahaan ini melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menurunkan kewajiban mereka membayar pajak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa terdapat 40 perusahaan baja yang telah teridentifikasi tidak memenuhi kewajiban pembayaran PPN.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan rotasi pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Agar pengeluaran tidak terlihat mencolok dalam laporan keuangan, PT WP memanfaatkan jasa perusahaan konsultan pajak.