Pajak

Perusahaan ini melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menurunkan kewajiban mereka membayar pajak.

Berbagai perkembangan penting dalam kebijakan ekonomi nasional Indonesia terungkap, mulai dari keberhasilan DJP menagih piutang pajak besar, penyerapan anggaran MBG, surplus beras, hingga rencana mandatori bioetanol.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan tersangka faktur fiktif senilai Rp170 miliar ke Kejaksaan, menandai langkah serius pemerintah menindak penggelapan pajak yang merugikan negara dan menjadi pengingat bagi oknum penggelap pajak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya Kendala Registrasi Coretax yang mempersulit wajib pajak, mendorong DJP untuk segera menyederhanakan sistem guna pelayanan optimal.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan tidak ada tenggat waktu untuk mengaktifkan akun Coretax. Meski begitu, aktivasi akun ini penting bagi wajib pajak.

Pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE sampai dengan November 2025.

Sadarestu menegaskan bahwa yang melakukan pemerasan tersebut adalah oknum petugas pajak.

Rosmauli meminta masyarakat segera mengaktifkan akun Coretax agar dapat langsung memanfaatkan seluruh layanan yang tersedia.

Uji coba kedua yang berskala lebih masif digelar pada 10 Desember lalu, melibatkan 50.000 pegawai di seluruh unit Kementerian Keuangan.

Menkeu Purbaya dengan nada bercanda mengatakan Dirjen Pajak sedang sibuk menagih pajak.

Adapun pada awal November 2025 lalu, Bimo mendeteksi adanya 282 perusahaan yang diduga melakukan penggelapan dokumen (underinvoicing).

Dia menyatakan salah satu kunci keberhasilan penagihan tersebut adalah integrasi data pembanding.

Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat akan melaksanakan lelang kendaraan sitaan pajak dari penunggak, sebagai upaya penegakan hukum dan optimalisasi penerimaan negara serta memberikan efek jera.

Simak Sorotan Ekonomi Terkini: Mendag tegaskan biaya pemusnahan pakaian impor bekas tidak pakai APBN, hingga pertumbuhan uang beredar M2 yang positif.

Anang masih enggan merinci pihak mana saja yang terlibat dalam permufakatan jahat di kasus korupsi perpajakan ini.

Panduan lengkap untuk melakukan validasi dan registrasi massal NIK pegawai melalui Portal NPWP 2025.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap para pejabatnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi memperpanjang Program Pemutihan PKB hingga 15 Desember 2025, berikan keringanan pajak bagi masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta bebaskan denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB hingga 31 Desember 2025 untuk dorong kepatuhan pajak warga.

Sebanyak 25 wajib pajak teridentifikasi melakukan transaksi senilai Rp 2,08 triliun dengan cara under-invoicing, melalui laporan ekspor barang POME.