Tahukah Anda? KKP Inisiasi RPerpres Gemarikan untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional yang Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi RPerpres Gemarikan untuk memperkuat kedaulatan pangan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui konsumsi ikan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara proaktif menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Inisiatif ini bertujuan kuat untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan berkelanjutan di Indonesia.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDPSKP) KKP, Tornanda Syaifullah, menyatakan bahwa Gemarikan merupakan solusi strategis. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjadi pendorong bisnis perikanan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan.

Untuk memastikan implementasi yang efektif, KKP telah melaksanakan konsultasi publik sebagai bagian dari meaningful participation terkait RPerpres Gemarikan. Rancangan ini akan memuat poin-poin krusial seperti penyediaan ikan bermutu, kemudahan akses, serta upaya peningkatan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan secara rutin.

Meningkatkan Kualitas Hidup dan Bisnis Perikanan

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dipandang sebagai instrumen penting untuk memajukan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Tornanda Syaifullah menjelaskan bahwa Gemarikan tidak hanya berfokus pada gizi, tetapi juga sebagai penghela sektor bisnis perikanan. Hal ini akan membawa dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Keberhasilan Gemarikan sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat dan profesional diharapkan dapat bergerak bersama. Kolaborasi ini esensial untuk membangun kesadaran kolektif dalam mengonsumsi ikan lebih sering.

RPerpres Gemarikan yang sedang disusun akan mengatur berbagai aspek penting. Di dalamnya akan tercakup penyediaan ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi, serta upaya untuk memastikan kemudahan akses bagi masyarakat. Selain itu, regulasi ini juga akan fokus pada peningkatan minat konsumsi ikan di seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, Tornanda menerangkan bahwa RPerpres tersebut akan memuat rencana aksi lima tahunan. Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Gemarikan, mekanisme tata kerja, serta sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan juga akan diatur. Pendanaan program ini akan bersumber dari APBN, APBD, dan sumber-sumber lainnya.

Ikan sebagai Sumber Protein Masa Depan Global

Kebutuhan protein hewani dari ikan secara global terus mengalami peningkatan signifikan. Sekretaris Ditjen PDSPKP KKP, Machmud, menyoroti bahwa sebagian besar kebutuhan ini kini dipenuhi dari hasil perikanan budi daya. Ini menunjukkan pergeseran penting dalam sumber pangan dunia.

Data dari Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2023 menunjukkan tren menarik. Produksi perikanan budi daya dunia, tidak termasuk rumput laut, mencapai 98,5 juta ton. Angka ini melampaui produksi perikanan tangkap yang berada di sekitar 91,4 juta ton, menandakan dominasi budi daya.

Machmud menjelaskan bahwa masyarakat global semakin menyadari manfaat ikan sebagai makanan sehat dan ramah lingkungan. Ikan memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi dan lengkap, menjadikannya pilihan ideal untuk diet sehat. Selain itu, jejak karbon dan Feed Conversion Ratio (FCR) ikan lebih rendah dibandingkan sumber protein hewani lainnya.

Mengingat 70 persen wilayah dunia adalah perairan, Machmud menekankan bahwa masa depan sumber pangan global ada di perairan. "Jangan sampai kita (bangsa Indonesia) kekurangan protein di lumbung ikan," ujarnya, menggarisbawahi pentingnya menjaga ketahanan pangan dari sektor kelautan.

Sinergi Nasional untuk Kemandirian Pangan

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Pangan, Yogi Yanuar, menegaskan bahwa Gemarikan memiliki kaitan erat dengan swasembada pangan. Gerakan ini merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap program tersebut.

Yogi juga menjelaskan bahwa Gemarikan adalah bagian dari transformasi sistem pangan nasional. Transformasi ini berbasis pada konsep ekonomi biru, yang menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Kemenko Pangan akan berperan sebagai Ketua Tim Koordinasi Nasional.

Sebagai Ketua Tim Koordinasi Nasional, Kemenko Pangan akan memastikan rencana aksi Gemarikan berjalan efektif, sinergis, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mendukung kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan program ini.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, juga telah menyampaikan pentingnya program Gemarikan. Beliau berharap program ini dapat meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Dengan demikian, pemenuhan gizi masyarakat terpenuhi sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di seluruh Indonesia.

Sumber: AntaraNews