Target Transformasi Besar di Sektor Keuangan Digital, Pelaku Usaha Siapkan Strategi Begini

Jumlah Investor Kripto Indonesia kini mencapai 20,19 juta orang, menandakan adopsi aset digital yang semakin meluas dan inklusif di masyarakat. Temukan peran Indodax dalam pertumbuhan signifikan ini.

OJK juga telah menyetujui perizinan 29 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan target ambisius, yaitu penghimpunan dana pasar modal sebesar Rp250 triliun pada tahun 2026, didukung reformasi integritas pasar modal yang berkelanjutan.

Jumlah Investor Kripto Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan signifikan hingga November 2025, mencapai 19,56 juta konsumen, meskipun nilai transaksi bulanan sempat menurun.

Ini menandakan kepercayaan publik terhadap aset digital tetap kuat di tengah dinamika pasar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan jumlah investor pasar modal Indonesia akan menembus 20 juta SID pada Q1-2026, lebih cepat dari target Roadmap. Simak strategi OJK untuk pertumbuhan investor pasar modal.

Mayoritas permintaan yang masuk berasal dari pelaku usaha dengan model bisnis berbasis aset keuangan digital dan aset kripto.

Nilai transaksi aset kripto domestik mengalami peningkatan yang signifikan di sepanjang tahun 2024, yakni mencapai Rp426,69 triliun.

Untuk nilai transaksi aset kripto juga mengalami pertumbuhan dari Rp42,34 triliun per Juli 2024 menjadi Rp48 triliun pada Agustus 2024.

Industri IAKD memiliki kontribusi penting pada pembangunan nasional.

OJK juga tengah menyusun cyber security guideline yang akan diterapkan di sektor IAKD, termasuk untuk aset kripto.

Agen BRILink tetap ramai pelanggan meski lokasi mesin ATM BRI hanya berjarak 90 meter dari kios tersebut.

Berikan kemudahan, nasabah BRI kini sudah bisa buka rekening di luar negeri.

Universitas Negeri Makassar (UNM) mengalokasikan Rp43 miliar untuk riset dan publikasi internasional, menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas akademik dan daya saing global.

Komisi XI DPR RI memastikan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) akan melibatkan 'meaningful participation' dari berbagai pihak, demi memperkuat fondasi sistem keuangan nasional dan menjawab dinamika digitalisasi.

Pemerintah Kota Jayapura mulai mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja daerah. Simak detail penerapannya!

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serius tingkatkan tata kelola keuangan daerah melalui ETPD. Sistem ini jamin transparansi, efisiensi, dan dorong PAD. Simak detailnya!

Perusahaan di Indonesia gencar bertransformasi menuju otomatisasi keuangan perusahaan, namun kekhawatiran keamanan siber AI masih membayangi manajer keuangan.

Sembilan tim terbaik dari QRIS Jelajah Balinusra hadir di Labuan Bajo untuk memperkenalkan uang rupiah dan QRIS, sekaligus mendorong digitalisasi serta inklusi keuangan.