Sekjen PBB kritik Suriah

Sekjen PBB Ban Ki-moon mengutuk langkah pemerintah Suriah yang menggunakan tank dan amunisi untuk menghadapi aksi pegunjuk rasa.

Dia juga meminta dilakukannya penyelidikan independen terhadap aksi pembunuhan yang terjadi belakangan ini.

Ban Ki-moon mengatakan pemerintah Suriah mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia.

Sejauh ini anggota Dewan Keamanan PBB masih gagal merumuskan pernyataan bersama menyikapi aksi yang dilakukan oleh Suriah ini.

Menurut rencana 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB ini diharapkan dapat bertemu kembali membahas isu Suriah pada hari Rabu.

"Tidak perlu harus mengatakan bahwa Suriah punya kewajiban untuk melindung pengunjuk rasa dan menghormati hak asasi manusia. Ini termasuk dalam hak untuk bebas mengekspresikan pendapat dan berkumpul secara damai," kata Ban Ki-moon.

Dia menambahkan hanya "dialog inklusif dan reformasi murni" yang bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat Suriah dan memulihkan perdamaian serta ketertiban sosial.

Suriah sendiri keberatan dengan keinginan Ban untuk menghadirkan tim penyelidik independen dalam mengusut peristiwa itu.

"Suriah mempunyai pemerintahan dan juga sebuah negara," kata Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar Ja'afari kepada Reuters.

"Kami bisa melakukan penyeledikan ini sendiri dengan tranparansi penuh...Tidak ada yang akan kami sembunyikan."

Wartawan BBC yang berada di Kantor PBB, New York, Barbara Plett mengatakan meskipun sejumlah pejabat senior HAM PBB telah diundang ke Damascus, namun menurutnya akan sulit bagi anggota DK PBB untuk meraih kesepakatan menyikapi soal Suriah ini.

Sejumlah negara tampaknya masih engan menyepakati hal itu terutama Rusia dan Cina yang sangat berhati-hati menyikapi peristiwa di Suriah, apalagi mereka juga tidak terlalu senang dengan langkah DK PBB terhadap Libia.

Sementara itu Lebanon yang mempunyai hubungan dekat dengan Suriah juga keberatan untuk mendukung pernyataan yang mengutuk aksi pasukan keamanan negara tetangganya itu.