Oposan Suriah bertemu di Turki

Sumber gambar, AP
Puluhan tokoh oposisi Suriah menggelar pertemuan di Istanbul, Turki, hari Sabtu (16/5) untuk membentuk fron bersama menentang pemerintah pimpinan Presiden Bashar al-Assad.
Para pembicara di pertemuan ini mengatakan pemerintah Suriah telah kehilangan legitimasi dan masalah ini harus segera dicarikan jalan keluar.
"Pertemuan ini diharapkan menghasilkan peta jalan yang akan membawa Suriah keluar dari rezim otoriter menuju tatanan demokrasi," bunyi pernyataan tertulis yang diterima kantor berita AFP.
"Pertemuan ini juga akan menetapkan mekanisme untuk mewadahi tuntutan para pengunjuk rasa di jalan-jalan yang secara jelas ingin mengganti pemerintah saat ini."
Maleh, pengacara dan pegiat hak asasi manusia, mengatakan pihaknya memiliki dokumen tentang perubahan-perubahan yang harus diambil Suriah menuju negara demokratis.
"Akan kita lihat apakah ada yang keberatan dengan kertas kerja ini. Kita akan menerima masukan dan melanjutkan pembahasan di luar Suriah yang mungkin dilakukan oleh sekitar 15 orang," kata Maleh, 79 tahun, kepada AFP.
Kecaman Turki
Sebelumnya sempat muncul laporan para tokoh oposisi berniat membentuk pemerintah bayangan, namun sepertinya rencana tersebut diurungkan di tengah kekhawatiran lembaga ini akan memonopoli upaya penentangan terhadap rezim di Suriah.
Pertemuan ini digelar setelah para pengunjuk rasa menolak tawaran dialog yang diajukan Presiden Assad.
Para tokoh oposisi Suriah telah dua kali menggelar pertemuan di Turki sejak demonstrasi anti-pemerintah pecah Maret lalu.
Ribuan warga Suriah juga menyeberang ke Turki untuk menghindari pertumpahan darah.
Turki mendesak Presiden Assad melakukan reformasi, namun tidak sampai menuntutnya meletakkan jabatan.
Namun para wartawan mengatakan sepertinya kesabaran Turki makin tipis.
Bulan lalu Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menuduh pemerintah Suriah melakukan kejahatan terhadap rakyat.
Ini adalah reaksi paling keras yang dikeluarkan Turki sejauh ini terhadap aksi demonstrasi di Suriah yang telah memakan korban lebih dari 1.400 warga sipil.





























