Turki tunjuk kepala angkatan darat yang baru

Pemerintah Turki telah menunjuk kepala staf angkatan darat yang baru, beberapa jam setelah pengunduran diri panglima militer dan para kepala stafnya.
Jenderal Necdet Ozel ditunjuk sebagai kepala staf angkatan darat yang baru, dan segera dilantik dalam waktu dekat
Pengunduran diri ini dilaporkan terkait dakwaan peradilan yang mendakwa 22 tersangka, termasuk beberapa perwira militer, karena dianggap berkampanye melalui internet untuk melemahkan pemerintahan sipil.
Peristiwa ini membuat hubungan militer Turki yang sekuler dengan pemerintahan sipil yang dipimpin Perdana Menteri, Recep Tayyip Erdogan, yang berlatar Islam, makin memanas.
Dalam pernyataan resminya, juru bicara Kantor Perdana Menteri Erdogan menyatakan, pihak militer akan terus berupaya melaksanakn tugasnya demi persatuan Turki.
Sebelumnya, beberapa laporan media Turki menyebutkan, para jenderal itu sudah diminta segera pensiun setelah mundur dari jabatannya, namun tidak disebutkan sumber beritanya.
Sedangkan kantor berita Anatolita menyebutkan Jenderal Kosanier mengundurkan diri karena merasa hal itu diperlukan.
Dewan Militer -yang memutuskan promosi para perwira tinggi- rencananya baru akan melakukan pertemuan pekan depan.
Panglima tertinggi militer Turki, Jenderal Isik Kosaner, mengundurkan diri setelah belakangan bertemu dengan Tayyip Erdogan.
Jenderal Kosaner
Jenderal Kosaner baru ditunjuk sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Turki belum sampai setahun.

Sumber gambar, Reuters
Militer pada saat itu mengusulkan Jendera Hasan Igsiz sebagai panglima, namun ditolak oleh pemerintah karena namanya dikaitkan dalam komplotan yang ingin menjatuhkan pemerintah pada tahun 2003.
Upaya itu disebut-sebut digalang di markas militer di Istanbul dan berlangsung tak lama setelah Partai AK pimpinan Recep Tayyip Erdogan berkuasa.
Mereka dilaporkan merencanakan pemboman masjid-masjid dan memprovokasi ketegangan dengan Yunani demi menciptakan kekacauan politik sehingga pihak militer bisa mengambil-alih kekuasaan.
Sebanyak 17 jenderal dan laksamana sudah ditahan bersama dengan 200 perwira militer lain dengan dakwaan berupaya menjatuhkan pemerintah.
Militer menegaskan bahwa hal tersebut lebih merupakan perencanaan yang didasarkan pada skenario kerusuhan politik.
Para pengkritik pemerintah mengatakan upaya pengadilan atas para perwira militer itu merupakan upaya untuk membungkam kelompok sekuler namun pemerintah membantah dan menegaskan upayanya untuk meningkatkan demokrasi.





























