Panglima dan kepala tiga angkatan Turki mengundurkan diri

Panglima Angkatan Bersenjata Turki mengundurkan diri bersama dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara -seperti dilaporkan sejumlah media Turki.

Alasan pengunduran diri Jenderal Isik Kosaner dan ketiga kepala staf itu masih belum jelas.

Namun pengunduran diri itu berlangsung hanya beberapa jam setelah pengadilan mendakwa 22 tersangka -termasuk beberapa perwira militer- karena melakukan kampanye internet untuk melemahkan pemerintah.

Stasiun televisi nasional Turki, NTV, melaporkan bahwa para jenderal itu sudah diminta untuk segera pensiun setelah mengundurkan diri dari jabatannya, namun tidak disebutkan sumber beritanya.

Sedangkan kantor berita Anatolita menyebutkan Jenderal Kosanier mengundurkan diri karena merasa hal itu diperlukan.

Dewan Militer -yang memutuskan promosi para perwira tinggi- rencananya baru akan melakukan pertemuan pekan depan.

Dalam beberapa tahun belakangan memang sering terjadi ketegangan antara pihak militer dengan pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan.

Dan Jenderal Kosaner dilaporkan melakukan pertemuan dengan Tayyip Erdogan dalam waktu beberapa hari belakangan.

Tuduhan atas militer

Jenderal Kosaner baru ditunjuk sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Turki belum sampai setahun.

Militer pada saat itu mengusulkan Jendera Hasan Igsiz sebagai panglima namun ditolak oleh pemerintah karena namanya dikaitkan dalam komplotan yang ingin menjatuhkan pemerintah pada tahun 2003.

Upaya itu disebut-sebut digalang di markas militer di Istanbul dan berlangsung tak lama setelah Partai AK pimpinan Recep Tayyip Erdogan berkuasa.

Mereka dilaporkan merencanakan pemboman masjid-masjid dan memprovokasi ketegangan dengan Yunani demi menciptakan kekacauan politik sehingga pihak militer bisa mengambil-alih kekuasaan.

Sebanyak 17 jenderal dan laksamana sudah ditahan bersama dengan 200 perwira militer lain dengan dakwaan berupaya menjatuhkan pemerintah.

Militer menegaskan bahwa hal tersebut lebih merupakan perencanaan yang didasarkan pada skenario kerusuhan politik.

Para pengkritik pemerintah mengatakan upaya pengadilan atas para perwira militer itu merupakan upaya untuk membungkam kelompok sekuler namun pemerintah membantah dan menegaskan upayanya untuk meningkatkan demokrasi.