Suriah janjikan pemilu bebas dan jujur

Pemerintah Suriah berjanji untuk gelar pemilu yang bebas dan transparan akhir tahun ini. Pemilu ini nantinya akan memilih para wakil rakyat di parlemen negeri itu.

"Suriah akan menggelar pemilu yang bebas dan transparan untuk memilih parlemen yang mencerminkan aspirasi rakyat," kata Menlu Suriah, Walid Muallem, dalam sebuah pertemuan dengan para duta besar di Damaskus.

"Pemilu itu akan digelar sebelum akhir tahun," lanjut Muallem seperti dikutip kantor berita Suriah, SANA.

Muallem menegaskan pemerintah Suriah berkomitmen melanjutkan proses reformasi seperti yang diinginkan Presiden Bashar al-Assad.

Namun, Kepala Penelitian Hak Asasi Manusia Suriah, Rami Abdel Wahid, mengatakan pasukan keamanan Suriah menangkap tokoh oposisi dan mantan tahanan politik, Walid al-Bunni dan dua putranya.

Penangkapan itu terjadi hanya beberapa jam setelah pemerintah menjanjikan sebuah pemilu yang adil, bebas dan transparan.

Tak hanya penangkapan, Abdel Rahim menambahkan, ratusan tank dan kendaraan militer Suriah kembali dikirim ke kota Deir Ezzor dan di sekitar kota Homs.

Tahun 2000, Bunni adalah salah satu pelopor gerakan reformasi Damaskus yang berusia pendek. Gerakan itu mengingkan reformasi Suriah setelah meninggalnya Presiden Hafez al-Assad.

PBB kecewa

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Assad.

Inti pembicaraan itu adalah mempertanyakan keputusan Assad yang tidak mengindahkan seruan PBB untuk menghentikan kampanye militernya terhadap kelompok oposisi.

"Sekjen mengungkapkan kekecewaannya dan dunia internasional atas meningkatnya aksi kekerasan dan angka korban tewas di Suriah beberapa hari terakhir ini," kata juru bicara PBB, Martin Nesirky.

Sekjen Ban, lanjut Nesirky, menyampaikan pesan Dewan Keamanan PBB dan mendesak Presiden Assad segera menghentikan penggunaan militer dalam menghadapi warga sipil.

Sebelumnya, Presiden Assad mengeluarkan dekrit yang mengizinkan berdirinya partai politik yang beroposisi dengan pemerintah.

Namun, keputusan ini tidak diindahkan kelompok oposisi karena dianggap hanya sebagai pengalih perhatian para pengunjuk rasa.

Pernyataan negara teluk

Situasi politik di Suriah semakin panas, setelah negara-negara Teluk, melalui Dewan Kerjasama Teluk menyerukan agar Damaskus segera menghentikan kekerasan dan pertumpahan darah.

Negara-negara Teluk meminta agar Suriah segera melakukan proses reformasi yang serius dan benar-benar dibutuhkan.

Pernyataan negara-negara Teluk ini menyusul seruan serupa yang terlebih dulu disampaikan Amerika Serikat, Prancis dan Jerman yang mempertimbangkan penjatuhan sanksi internasional bagi Suriah.

Sayangnya, pemerintah Suriah tidak menanggapi seruan dunia internasional ini dan terus menumpas aksi anti pemerintah dengan brutal.

Pengamat Hak Asasi Manusia Suriah mengklaim sudah 1.650 orang tewas dan ribuan lainnya ditahan sejak aksi anti pemerintah bergulir.