Pemimpin Libia hormati hukum

Para pemimpin sementara Libia menyatakan kepada pemimpin dunia bahwa mereka akan menciptakan masyarakat yang toleran dan menghormati hukum.

Berbicara pada pertemuan Paris, Ketua Dewan Peralihan Nasional Mustafa Abdel Jalil menjanjikan undang-undang dasar baru dan pemilihan umum dalam waktu 18 bulan.

Presiden Prancis Nicolas Sarkozy yang memimpin pertemuan menegaskan perlunya "rekonsiliasi dan pemberian maaf".

Dia mengatakan serangan udara akan terus berlanjut selama Kolonel Gaddadi masih mengancam.

Sarkozy mengatakan 63 negara yang menghadiri pertemuan berjanji akan mengembalikan aset yang dibekukan kepada warga Libia.

Rakyat yang menentukan

Sementara itu Jalil mengatakan sekarang rakyat Libia yang akan menentukan kelangsungan rekonsiliasi.

"Terserah kepada Anda (rakyat Libia) untuk mencapai apa yang kita janjikan: stabilitas, perdamaian dan rekonsiliasi," katanya.

"Kita harus memastikan bahwa kita memenuhi janji. Kita harus menciptakan keamanan di Libia. Toleransi dan pemberian maaf harus ditegakkan. Kepastian hukum harus dihormati."

Wartawan BBC di Paris, Chris Morris mengatakan pertemuan ini penuh simbolisme karena diadakan menjelang peringatan 42 tahun kepemimpinan Gaddafi setelah memimpin kudeta menjatuhkan Raja Idris.

Pertemuan ini dipandang sebagai isyarat Dewan Peralihan diakui sebagian besar negara di dunia sebagai wajah baru Libia. Perhatian dunia juga mulai beralih dari konflik ke pembangunan kembali.

Hari Kamis, Uni Eropa mengumumkan akan mencabut 28 sanksi, termasuk terhadap perusahaan minyak dan syahbandar pelabuhan, untuk membantu Dewan membangkitkan ekonomi kembali.