Menlu Inggris desak reformasi Burma
Sumber gambar, PA
Menteri Luar Negeri Inggris William Hague berkunjung ke Burma, untuk mendorong proses reformasi di negara itu.
Hague merupakan menteri luar negeri Inggris yang pertama kali berkunjung ke Burma sejak tahun 1955.
Dalam keterangannya setelah tiba di ibukota Nay Pyi Taw, William Hague menyambut kebijakan yang diambil oleh pemerintah Burma.
"Saya berkunjung ke negara ini untuk mendorong pemerintah Burma untuk melanjutkan reformasi, dan untuk mengetahui apa yang Inggris dapat lakukan untuk mendukung proses ini," kata dia.
Di Nay Pyi Taw dia akan bertemu dengan Presiden Thein Sein, seorang mantan jenderal yang mengundurkan diri dan ikut pemilu sebagai warga sipil.
Hague juga akan berkunjung ke Rangoon, untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi, perwakilan etnis minoritas Burma dan para oposisi.
Pemerintah Burma telah membebaskan tahanan politik selama beberapa bulan ini, tetapi diperkirakan sekitar 100 dan 1.000 jurnalis, oposisi, biksu yang memimpin demonstrasi anti pemerintah tahun 2007 masih berada ditahanan.
Hague mengatakan dia ingin melihat bagaimana perkembangan reformasi di Burma.
"Langkah lebih lanjut dibutuhkan dan akan memiliki dampak jangka panjang terhadap masalah HAM dan kemerdekaan politik di Burma," kata dia.
"Kami juga berharap pembebasan seluruh tahanan politik, pemilu yang jujur dan adil, akses bantuan kemanusiaan di wilayah konflik, dan langkah rekonsiliasi nasional."
Dia akan bertemu dengan pemimpin Burma untuk memberikan tekanan terhadap pembebasan tahanan politik.
Kunjungan diplomat
Sebelumnya, menteri dan diplomat dari seluruh dunia telah berkunjung ke negara tersebut, menyusul kebijakan reformasi oleh pemerintah Burma.
Burma menggelar pemilu pertama sejak 20 tahun terakhir pada 2010 lalu, menggantikan kekuasaan militer dengan pemerintahan sipil.
Sejak berkuasa pemerintahan baru telah membebaskan pemimpin pro demokrasi Aung San Suu Kyi dan memulai proses dialog.
Bulan lalu, Suu Kyi secara resmi mendaftarkan Nasional Liga untuk Demokrasi NLD yang dipimpinnya, sebagai partai politik. Sebelumnya, NLD memboikot pemilu 2010 karena aturan melarang keikutsertaan Suu Kyi.
Desember lalu, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton berkunjung ke Burma, dan mendorong proses reformasi.
Wartawan BBC di Rangoon, Rachel Harvey melaporkan sekarang semua melihat bahwa sedang terjadi perubahan di Burma, tetapi tak jelas seberapa jauh perubahan itu atau seberapa cepat transisi akan dilakukan.
