PBB kembali desak Suriah hentikan kekerasan

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon kembali menuntut Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menghentikan pembunuhan terhadap rakyat sipil negeri itu.

"Hari ini saya kembali mendesak kepada Presiden Assad dari Suriah. Hentikan kekerasan. Berhentilah membunuh rakyatmu," kata Ban.

Berbicara dari Beirut, Lebanon, Ban mengatakan gelombang revolusi di sejumlah negara Arab menunjukkan bahwa rakyat tidak lagi menghendaki kehadiran seorang pemimpin tiran.

"Rakyat mengatakan cukup untuk pemerintahan di tangan satu orang dan mempertahankan dinasti keluarga, monopoli kekayaan dan kekuatan, pembungkaman media, menekan kebebasan manusia," kata Ban.

Pidato Ban ini merupakan pernyataan paling keras terkait kebijakan rezim Bashar al-Assad dalam menghadapi gelombang protes rakyat Suriah.

Dalam 10 bulan aksi protes rakyat yang kemudian ditanggapi secara militer ini ribuan orang dinyatakan kehilangan nyawanya.

Padahak, bulan lalu pemerintah Suriah sudah menyepakati rencana jalan damai yang ditawarkan Liga Arab untuk menghentikan kekerasan di negeri itu.

Sejumlah hal yang disepakati adalah penarikan persenjataan berat, pembebasan tahanan politik dan mengizinkan jurnalis serta pekerja kemanusiaan memasuki Suriah.

Saat ini 200 orang pemantau Liga Arab sedang berada di Suriah untuk memantau apakah pemerintah negeri itu menepati kesepakatan yang telah dibuat.

Assad tawarkan amnesti

Sementara itu, Presiden Suriah Bashar al-Assad menawarkan pengampunan besar-besaran kepada semua tahanan yang dianggap bersalah selama 10 bulan gerakan anti pemerintah.

Kantor berita Suriah Sana melaporkan amnesti itu akan diberikan untuk para disertir militer yang menyerahkan diri sebelum akhir bulan Januari, peserta unjuk rasa damai dan mereka yang memiliki senjata tanpa izin.

Ini bukanlah kali pertama Assad menawarkan pengampunan untuk lawan-lawan politiknya.

Dan tawaran ini sepertinya tidak akan memberikan dampak lebih besar dari tawaran serupa yang diberikannya tahun lalu, demikian laporan wartawan BBC Jonathan Head dari Turki.

Jonathan menambahkan sejauh ini tidak ditemukan bukti adanya warga Suriah yang menerima tawaran serupa tahun lalu.

Berbagai kelompok pembela hak asasi manusia menduga pemerintah Suriah melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap puluhan ribu orang tahun lalu.

Namun, jumlah pasti tahanan politik di Suriah tidak diketahui karena tidak adanya kebebasan media di Suriah sehingga sulit untuk melakukan verifikasi.