LIVE

4 Anggota DPRD Medan Dipanggil Kejati Sumut Terkait Kasus Dugaan Pemerasan

Pemerasan diduga berkaitan dengan perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.

pemerasan
Gedung Kejaksaan Agung
Gedung Kejaksaan Agung (©Merdeka.com)

Empat anggota Komisi III DPRD Kota Medan,David Ronny Sinaga dari Fraksi PDIP, Golfirend Lubis dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eko Aprianta dari Fraksi Hanura, dan Salomo TH Pardede dari Fraksi Gerindra, dipanggil Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Pemanggilan itu terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan satu dari empat anggota DPRD Kota Medan tersebut. Pemerasan diduga berkaitan dengan perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.

Pemanggilan keempatnya berdasarkan surat resmi dari Kejati Sumut Nomor B-1084/L.2.5/Fd.2/08/2025 tertanggal 14 Agustus 2025. Kemudian, surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-351/L.2/Fd.2/07/2025 tanggal 09 Juli 2025.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut, Mochamad Jeffry, belum bisa merinci terkait dengan pemanggilan keempat anggota DPRD Medan itu.

“Ke Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut saja, sekalian ditanyakan (isi surat pemanggilan),” katanya, Selasa (19/8).

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, M Husairi, juga belum bisa menjelaskan pemanggilan keempat anggota DPRD Medan terkait kasus dugaan pemerasan.

"Kami konfirmasi dahulu ya perihal itu," ucapnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
EditorDani Mardanih
U
Reporter
LagiDiskon Harbolnas 1.1
LagiDiskon Harbolnas 1.1Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari DekatLihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Waspada Longsor Susulan, 227 KK di Manggarai Timur NTT Terpaksa Mengungsi

{{caption}}
IAT: Seluruh Korban Pesawat ATR 42-500 Dapat Hak Asuransi

{{caption}}
Usai Berpidato di WEF, Prabowo Kunjungi Paris untuk Bertemu Presiden Prancis Macron

{{caption}}
Momen Prabowo Beri Koin Kepresidenan ke Pengawal Swiss Usai WEF Davos

{{caption}}
Gabung di Dewan Perdamaian Bentukan Trump, Prabowo Diminta Konsisten Prioritaskan Kemerdekaan Palestina

{{caption}}
Berdamai dengan Sudewo, Pembelot Demo Pati Ahmad Husein Masuk Bidikan KPK

Topik Terkait
{{caption}}
OTT Tiga Pejabat Disnakertrans Sumatera Selatan

OTT dilakukan penyidik pidana khusus Kejari Palembang di kantor Disnakertrans Sumsel, Jumat (10/1).

Korupsi
{{caption}}
Kronologi 3 Anggota DPRD Kepulaun Mentawai Keciduk Nyabu di Hotel

Polisi akan terus melakukan penyidikan dan melakukan pengembangan perkara.

Kasus Narkoba
{{caption}}
KPK Panggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti, Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang

Penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7).

wali kota semarang hevearita gunaryanti rahayu
{{caption}}
Kantor Lima Jam Digeledah, Kepala Disdukcapil Semarang Ikut Keluar Bareng Penyidik KPK

Aktivitas pelayanan publik di Kantor Disdukcapil Kota Semarang tetap berjalan sebagaimana mestinya saat penyidik KPK melakukan penggeledahan.

kpk geledah semarang
{{caption}}
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa

KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.

Korupsi Bandung Smart City
{{caption}}
KPK Soroti Dugaan Pemerasan Maidi, Ancam Iklim Usaha Madiun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Maidi, mantan Wali Kota Madiun, dapat mengganggu iklim usaha di Kota Madiun, Jawa Timur.

gratifikasi
{{caption}}
KPK Duga Wali Kota Madiun Maidi Terima Gratifikasi Rp1,3 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi menerima gratifikasi fantastis hingga Rp1,3 miliar, memicu penyelidikan mendalam atas dua klaster kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan dua orang lainnya.

gratifikasi
{{caption}}
KPK Duga Maidi Korupsi, Nikmati Uang Pemerasan dan Gratifikasi Rp2,25 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi terlibat kasus korupsi, menikmati uang pemerasan dan gratifikasi senilai Rp2,25 miliar selama menjabat dua periode, dan telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini.

gratifikasi
{{caption}}
KPK Duga Korupsi Wali Kota Madiun Maidi Terima Rp350 Juta Izin Akses STIKES, Libatkan Pihak Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi menerima uang Rp350 juta terkait izin akses jalan STIKES Madiun, serta meminta fee perizinan lain, mengindikasikan pola korupsi yang lebih luas.

dana csr
{{caption}}
KPK Sita Rp550 Juta dari Wali Kota Madiun Maidi dalam Kasus Korupsi Proyek dan CSR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp550 juta terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi, melibatkan proyek dan dana CSR.

dinas pu madiun
{{caption}}
KPK Tetapkan Bupati Sudewo Tersangka dalam Dugaan Korupsi Pengisian Perangkat Desa Pati

KPK telah menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengisian 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang merugikan banyak pihak.

jabatan desa
{{caption}}
Terungkap! P-APBD Kota Medan 2025 Disepakati, Pendapatan Turun Rp670 Miliar

Pemerintah Kota Medan dan DPRD resmi menyepakati P-APBD Kota Medan 2025, dengan pendapatan daerah yang mengalami penurunan signifikan. Simak rincian anggaran dan prioritas pembangunan kota!

anggaran daerah
{{caption}}
FOTO: Ricuh Aksi Mahasiswa Tolak Tunjangan DPR, Polisi Semprotkan Water Canon

Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025).

berita foto
Trending Now