Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK

Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.

Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.

Seperti diketahui, MK baru saja mengeluarkan putusan mengubah syarat Pilkada.

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tidak tahu ada pembahasan revisi UU Pilkada di Baleg DPR, Rabu (21/8) hari ini.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU

Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.

Demikian pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Politikus Partai Gerindra itu resmi membatalkan pembahasan RUU Pilkada usai desakan massa, Kamis (22/8) malam.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR

Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan pembahasan Revisi UU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu (21/8) sampai dijaga Brimob.

Rapat paripurna ditunda untuk mengesahkan revisi undang-undang Pilkada.

Menurut Mahfud, UU tersebut bisa saja memecah belah para Hakim MK saat ini.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo penuhi panggilan KPK, menjadi saksi kunci dalam pengusutan kasus korupsi kuota haji 2023-2024 yang merugikan negara triliunan rupiah.

Menurut Martin, aparat penegak hukum perlu menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku, mengingat jumlah korban yang cukup banyak.

Persoalan agraria saat ini tidak dapat dipandang sebagai sengketa sederhana antara warga dan negara.

Selain itu, Eko juga menyanpaikan soal adanya pergantian anggota Komisi dari Fraksi PDIP.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan bahwa ketiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akan dimulai pada hari Jumat, 23 Januari 2026.