Dpr

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
Rajiv Beberkan Kerusakan Kebun Teh di Malabar Jabar, 5 Hektar Tanaman Dipotong dari Pangkal hingga Mengering

Kerusakan yang terjadi cukup parah. Ia mengungkap berdasarkan laporan dari hasil Olah TKP yang dilakukan tim gabungan Polresta Bandung.

{{caption}}
VIDEO: Kejutan Purbaya Bongkar Fakta Bandara Morowali "Ada Perlakuan Khusus, Kesalahan Kebijakan!"

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi, tidak adanya petugas bea cukai di Bandara Morowali yang tengah viral.

{{caption}}
Soroti Dugaan Pembabatan Hutan Mangrove di Sultra, DPR: Itu Aset Negara Warisan Generasi Mendatang

Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Klarifikasi tersebut.

{{caption}}
Revisi UU Pangan 2025 Dikebut, DPR Targetkan Rampung Juni 2026

Komisi IV DPR RI mendapat dua mandat sekaligus pada Prolegnas 2025, yanii revisi UU Pangan dan revisi UU Kehutanan.

{{caption}}
Jimly Asshiddiqie soal Polemik KUHAP Baru: Kalau Tak Setuju Segera Ajukan Judicial Review ke MK!

Tidak usah menunggu 30 hari ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

{{caption}}
Yusril sebut Perppu KUHAP Belum Mendesak, Kecuali Presiden Berpendapat Lain dan Mau Mengeluarkan

Hal berbeda jika Presiden Prabowo Subianto berpendapat lain dan mengeluarkan Perppu. Ia mengaku hal tersebut merupakan wewenang presiden.

{{caption}}
VIDEO: DPR Depan Nusron Singgung Sengketa Tanah Wapres JK Vs Lippo "Jelas Tidak ...!"

Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PKB, Muhammad Khozin menyoroti sengeta tanah yang dialami Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) dengan Lipo Grup.

{{caption}}
DPR Desak Kemenag dan Polisi Tindak Tegas Jasa Nikah Siri di TikTok

Anggota DPR mendesak Kemenag dan kepolisian menindak tegas praktik jasa nikah siri yang marak di TikTok, dianggap merendahkan agama dan merugikan masyarakat.

{{caption}}
Ini Pihak Punya Peran Penting untuk Memberantas Mafia Migas di Tanah Air

Jika terdapat kecurigaan praktik mafia migas, DPR harus berani memberikan dukungan politik, melalui Komisi yang berkaitan dengan migas.

{{caption}}
DPR Usulkan Resentralisasi Pendidikan, Dorong Pemerataan Mutu Nasional

Anggota DPR RI mengusulkan resentralisasi pendidikan untuk mengatasi kesenjangan mutu. Langkah ini diharapkan memastikan kualitas pendidikan merata di seluruh Indonesia.

Trending Now