Dpr
Berita Utama
- berita updateRapat Bareng DPR, Jaksa Agung Pamer Selamatkan Rp24, 7 Triliun Duit Negara dari Koruptor Sepanjang 2025


- berita dprViral Child Grooming Aurelie, Anggota Komisi VIII DPR Desak KPPA Perbaiki Sistem Perlindungan Bagi Perempuan & Anak



- berita updateDibahas Hari Ini, RUU Perampasan Aset Atur Mekanisme Perampasan Tanpa Putusan Pidana untuk Pelaku


- alutsista tniNurul Arifin Apresiasi TNI Kerahkan Alutsista Udara ke Aceh: Bukti Negara Hadir Saat Rakyat Hadapi Bencana


Berita Terbaru
Berita Populer
Gerindra Rapat Tentukan Nasib Sudewo di Partai Usai Jadi Tersangka, Ingatkan Pesan Prabowo untuk Jauhi Korupsi
Respons Mensesneg Soal Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK: Korupsi Pekerjaan Rumah yang Harus Diperangi Bersama
Ini Alasan KPK Periksa Bupati Pati Sudewo di Polres Kudus
Cerita KPK Sulitnya Menangkap Bupati Pati Sudewo, Butuh Waktu Berjam-jam
Ditetapkan Tersangka, Sudewo Sebut Dirinya Korban Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan
Berita Utama Lainnya


- berita updateBKSAP DPR RI Tegaskan Peran Diplomasi Parlemen Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Gejolak Global

- berita updateVIDEO: MELEDAK Amarah Prof Mahfud Sampai Geruduk MK Tahu Ada Hakim Konstitusi Dizalami!


- acehAceh Minta Bantuan PBB, Pimpinan Komisi I DPR Tegaskan Kerja Sama Luar Negeri Mesti Koordinasi Pemerintah Pusat






Kerusakan yang terjadi cukup parah. Ia mengungkap berdasarkan laporan dari hasil Olah TKP yang dilakukan tim gabungan Polresta Bandung.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi, tidak adanya petugas bea cukai di Bandara Morowali yang tengah viral.

Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Klarifikasi tersebut.

Komisi IV DPR RI mendapat dua mandat sekaligus pada Prolegnas 2025, yanii revisi UU Pangan dan revisi UU Kehutanan.

Tidak usah menunggu 30 hari ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

Hal berbeda jika Presiden Prabowo Subianto berpendapat lain dan mengeluarkan Perppu. Ia mengaku hal tersebut merupakan wewenang presiden.

Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PKB, Muhammad Khozin menyoroti sengeta tanah yang dialami Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) dengan Lipo Grup.

Anggota DPR mendesak Kemenag dan kepolisian menindak tegas praktik jasa nikah siri yang marak di TikTok, dianggap merendahkan agama dan merugikan masyarakat.

Jika terdapat kecurigaan praktik mafia migas, DPR harus berani memberikan dukungan politik, melalui Komisi yang berkaitan dengan migas.

Anggota DPR RI mengusulkan resentralisasi pendidikan untuk mengatasi kesenjangan mutu. Langkah ini diharapkan memastikan kualitas pendidikan merata di seluruh Indonesia.









