Mahkamah Konstitusi

MK pada Jumat (9/1) ini menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk Perkara Nomor 267/PUU-XXIII/2025.

Menurut ibu korban, Lenny Damanik proses peradilan tersebut tidak memberikan rasa keadilan.

Dalam kondisi ini, ia terpaksa membeli kuota baru meskipun masih ada sisa kuota di paket sebelumnya.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur secara komprehensif penempatan polisi aktif di jabatan sipil, diharapkan mampu mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.

Kemudian dengan tegas, Aswanto mengatakan bahwa tidak akan menggungat, karena tidak mau bikin gaduh.

"Maaf Pak Mahfud, saya pernah di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada yang menyerang MK, sepertinya dengan sendirinya muncul jiwa melawan gitu" kata Aswanto.

Mahfud bercerita pernah menggeruduk MK begitu tahu ada salah seorang Hakim MK, Aswanto dicopot dari jabatannya

Mahfud bicara terbuka cara mengkritik lembaga yang pernah dipimpinnya.

"Saya kalau MK rusak saya dobrak dari dalam," kata Mahfud

MKMK mencermati tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Sapta Karsa Hutama yang dilakukan oleh Ketua MK Suhartoyo

Kapolri meminta Tim Pokja Putusan MK untuk segera melaksanakan tugasnya, sehingga dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menegaskan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi pemandu konstitusional untuk amandemen UU Polri. Kebijakan transisi segera diperlukan.

Guru Besar Unpad menegaskan Putusan MK terkait **polisi di jabatan sipil** berlaku serta merta sejak diucapkan, mewajibkan anggota Polri aktif untuk segera mengundurkan diri.

Bawaslu RI fokus meningkatkan kemampuan pengawas pemilu untuk mengawasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) di Pemilu 2024, guna mencegah manipulasi dan memastikan integritas proses demokrasi.

Dia menekankan bahwa larangan tersebut telah secara tegas dicantumkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian.

MK menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian sebagai inkonstitusional.

Dasco menyebut, polisi hanya boleh di jabatan sipil yang bersinggungan dengan tugas polisi saja. Sementara tugas polisi sudah diatur di UUD 1945.

MK putuskan anggota Polri menduduki jabatan sipil harus mundur

Putusan tersebut sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Menurut dia, putusan itu akan menjadi masukan bagi Tim Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.