Mahkamah Konstitusi
Berita Utama
Berita Terbaru

- berita update Sukses Curi Ponsel di Kebagusan Jaksel, Pencuri ini Ditangkap Warga Gara-Gara Balik lagi Ambil Sandal


- bangka belitung Satpol PP Belitung Tegaskan Kepatuhan Usaha Selama Ramadan 1447 H dengan Surat Peringatan

- bupati bogor Bupati Bogor Imbau Warga Lapor RT/RW Sebelum Mudik Lebaran 2026, Jaga Keamanan Lingkungan

Berita Populer
Suasana Haru Selimuti Pemakaman Vidi Aldiano, Sejumlah Figur Publik Turut Berduka
6 Potret Sheila Dara Kenakan Pashmina Biru di Pemakaman Vidi Aldiano
Anya Geraldine Ungkap Firasat Tak Biasa Jelang Vidi Aldiano Meninggal Dunia
Vidi Aldiano Sering Konsultasi Ibadah dengan Habib Ja'far, Perjuangan Melawan Sakit Jadi Inspirasi
6 Foto Pemakaman Vidi Aldiano, Tangis dan Hujan Iringi Suasana Duka
Berita Utama Lainnya
- adies kadirAdies Kadir Diusulkan DPR Gantikan Arief Hidayat Jadi Calon Hakim MK, Golkar Ungkap Sudah Mundur dari Partai


- constitutional complaintMK Berupaya Tegakkan Keadilan Substantif, Akademisi UIN Palu Soroti Peran Pentingnya

- berita updateMembaca Kembali Putusan MK soal Makna Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan di Balik Sengketa Pers




- dpr riBuruh Desak Percepatan Pembahasan UU Ketenagakerjaan Baru, Menaker Sebut Masih Tahap Jaring Aspirasi


- berita updatePasal Demo Harus Izin Aparat di KUHP Baru Digugat ke MK, Dinilai Berpotensi Membatasi Kebebasan Berpendapat


Polri membentuk tim kerja untuk koordinasi lintas lembaga terkait Putusan MK yang melarang polisi aktif mengisi jabatan sipil, demi menghindari multitafsir dan polemik baru.

Polri membentuk tim pokja untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan anggota aktif menduduki jabatan sipil. Langkah ini diambil demi kepastian hukum dan menghindari multitafsir atas aturan Polri Jabatan Sipil.

Kapolri meminta Tim Pokja Putusan MK untuk segera melaksanakan tugasnya, sehingga dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menegaskan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi pemandu konstitusional untuk amandemen UU Polri. Kebijakan transisi segera diperlukan.

Guru Besar Unpad menegaskan Putusan MK terkait **polisi di jabatan sipil** berlaku serta merta sejak diucapkan, mewajibkan anggota Polri aktif untuk segera mengundurkan diri.

Bawaslu RI fokus meningkatkan kemampuan pengawas pemilu untuk mengawasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) di Pemilu 2024, guna mencegah manipulasi dan memastikan integritas proses demokrasi.

Dia menekankan bahwa larangan tersebut telah secara tegas dicantumkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian.

MK menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian sebagai inkonstitusional.

Dasco menyebut, polisi hanya boleh di jabatan sipil yang bersinggungan dengan tugas polisi saja. Sementara tugas polisi sudah diatur di UUD 1945.

MK putuskan anggota Polri menduduki jabatan sipil harus mundur














