BGN: Kasus Keracunan MBG Turun Usai Perbaikan SOP

Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan penurunan tajam kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus mendorong peningkatan sertifikasi dan akreditasi dapur untuk menjamin kualitas.

Badan Gizi Nasional (BGN) serius perketat pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis guna menjamin keamanan pangan dan mencegah keracunan, dengan sanksi tegas bagi dapur yang tak miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Hingga akhir 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 55,1 juta orang. Angka ini menjadi pijakan untuk mengejar target yang lebih.

Target tersebut ditetapkan usai program MBG mencatat pertumbuhan signifikan selama satu tahun pelaksanaan.

Kepala BGN Dadan Hindayana laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, insiden dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) alami penurunan signifikan. Apa strategi untuk mewujudkan nol kasus di tahun depan?

Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi 560 Dapur Makanan Gratis di bawah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah bersertifikat higiene dan sanitasi. Simak upaya pemerintah tingkatkan kualitas!

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kembali Standar Keamanan Pangan ketat untuk dapur Makanan Bergizi Gratis. Langkah ini diambil untuk mencegah keracunan dan memastikan kualitas, membuat pembaca penasaran akan detailnya.

Ia menyebut, perpres tersebut dalam waktu dekat akan dipublikasikan dan didistribusikan kepada seluruh penyelenggara MBG untuk segera diterapkan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 198 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) per 30 September 2025. Lonjakan ini vital untuk keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Dari hasil investigas BGN, mayoritas kasus terjadi lantaran SPPG tak mematuhi standar operational procedure (SOP).

Dadan mencontohkan, pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, kemudian SPPG membeli H-4.

Distribusi MBG di Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, dilaksanakan dengan memanfaatkan kapal cepat sebagai moda transportasi utama.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memiliki rekam medis Angka Kecukupan Gizi (AKG) setiap anak penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mengapa rekam medis AKG ini krusial untuk akuntabilitas dan tepat s

Anak-anak yang kebutuhan gizinya tercukupi cenderung memiliki kemampuan kognitif, konsentrasi, dan daya serap pelajaran yang lebih baik.

Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Moyoketen I Tulungagung meminta masyarakat bersabar menanti hasil uji laboratorium sampel Makan Bergizi Gratis (MBG) usai insiden dugaan keracunan MBG Tulungagung yang menimpa pelajar SMK Sore. Pihak pengel

Kasus keracunan makanan siswa di SMK Sore Tulungagung terus meluas. Survei epidemiologi Dinas Kesehatan Tulungagung menemukan total 15 pelajar kini alami gangguan pencernaan usai konsumsi MBG.

Prabowo mengungkapkan pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga USD 18 miliar, setara dengan Rp 304,74 triliun, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia terbukti secara signifikan meningkatkan kesehatan anak dan partisipasi sekolah. Namun, dukungan gizi berkelanjutan dari keluarga sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang program ini.

Kepala BGN Dadan Hindayana hari ini melaporkan capaian kinerja di depan Komisi IX DPR.

Badan Gizi Nasional (BGN) mendesak unit layanan gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memprioritaskan bahan lokal, demi penguatan ekonomi daerah dan pemenuhan gizi yang berkelanjutan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memprioritaskan pasokan program Makanan Bergizi (MBG) dari produk lokal, langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah.

Satgas MBG Manokwari terus memantau mutu dan kelayakan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis Manokwari, memastikan manfaat program diterima aman oleh peserta didik di tengah tantangan distribusi.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menekankan bahwa ketentuan yang ada hanya berlaku secara terbatas dan tidak mencakup semua pihak.