Bgn

BGN melakukan penghematan anggaran sebagai respons terhadap dinamika global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap Rp335 triliun untuk APBN 2026, meskipun Kemenkeu melihat adanya ruang efisiensi. Hal ini menjadi sorotan di tengah upaya menjaga defisit APBN.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara dua SPPG di Sulawesi Selatan setelah keterlambatan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral. Penghentian SPPG ini memicu evaluasi menyeluruh.

Badan Gizi Nasional (BGN) hentikan sementara sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gresik karena menyajikan kelapa utuh dalam Program Makan Bergizi Gratis, memicu evaluasi mendalam.

Ketua Umum ADMIN menegaskan Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya pembagian makanan, melainkan ekosistem ekonomi rakyat yang terstruktur dan meningkatkan kualitas SDM.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara 717 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia Timur karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebuah syarat penting untuk memastikan standar kebersihan pangan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyediakan layanan pengaduan 'call center 127' dan website resmi untuk masyarakat, memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan dan efektif.

Badan Gizi Nasional (BGN) mendesak Unit Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengunggah menu Program Makan Gratis ke media sosial, demi transparansi dan akuntabilitas publik.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengingatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak reaktif menanggapi narasi liar di media sosial yang berpotensi menjadi hoaks Program Makan Bergizi Gratis, menekankan pentingnya fokus pada kualitas dan

Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki media sosial untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menghentikan operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah menemukan masalah kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), demi menjamin mutu dan keamanan pangan bagi pen

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan 93 persen Anggaran Gizi Nasional tahun 2026 disalurkan langsung ke daerah melalui SPPG. Ini memastikan program makan bergizi gratis tepat sasaran dan menggerakkan ekonomi lokal.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga hari ke-9 Ramadhan setelah menemukan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar mutu, memicu evaluasi menyeluruh.

Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi terkait alokasi dana Makan Bergizi Gratis (MBG), menegaskan setiap SPPG menerima Rp500 juta per 12 hari untuk program penting ini.

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengenai alokasi dana Rp500 juta per hari untuk Dapur MBG memicu perdebatan. Kebijakan ini menyoroti revolusi tata kelola distribusi anggaran yang berpotensi memangkas birokrasi, namun juga menyi

Kementerian Sosial mengusulkan pelibatan relawan sosial dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lansia dan penyandang disabilitas, guna memastikan bantuan sampai dengan tepat sasaran dan disertai perawatan. Inisiatif ini menandai langkah maju dalam

BGN tak tahu menahu soal adanya MBG TV yang akan tayang di 13 provinsi, sebagaimana yang viral di media sosial.

Nanik menyerahkan detailnya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebab alokasi pos anggaran dikendalikan Purbaya.

"Mitra sudah menerima 6 juta rupiah tiap hari, jangan enak-enakan. Mitra harus bertanggung jawab," ujar Nanik.

Program Makan Bergizi Gratis melalui SPPG tidak hanya berdampak pada penerima manfaat di sekolah, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi warga sekitar.