Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH) secara bergantian. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan publik tetap prima sekaligus mendukung upaya penghematan BBM.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menetapkan Kebijakan WFH tidak berlaku bagi sejumlah posisi kunci yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, khususnya demi kelancaran Program Makan Bergizi Gratis.

Kementerian UMKM mempercepat pemulihan UMKM terdampak bencana di Sumatera dengan mengintegrasikan mereka ke dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal.

Neng Eem menilai, kejelasan informasi sangat krusial guna membendung spekulasi publik yang dapat menggerus kredibilitas program strategis nasional tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda memberikan pendampingan intensif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membenahi pengelolaan limbah, memastikan layanan tetap berjalan tanpa merusak ekosistem lingkungan.

Presiden Prabowo Subianto instruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai petunjuk teknis dan menyasar kelompok yang membutuhkan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan investigasi transparan terkait insiden keracunan massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 72 siswa di Jakarta Timur.

Adapun motor listrik akan didistribusikan kepada SPPG untuk daerah aksesnya sangat sulit dijangkau.

Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan keamanan dan higienitas makanan pada program Makan Bergizi Gratis, menyoroti pentingnya Sertifikat Laik Higiene S

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan tidak ada toleransi bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang lalai menjaga higienitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah insiden keracunan yang terjadi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG sebenarnya berdampak luas dalam memenuhi ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas program.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui langkah efisiensi Program MBG dengan syarat kualitas makanan tidak berkurang. Penyesuaian skema ini diharapkan menjaga manfaat program tanpa membebani anggaran negara berlebihan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan disalurkan berdasarkan jumlah hari kehadiran siswa di sekolah, sebuah langkah efisiensi yang berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun.

Anggota DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengingatkan pentingnya sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sekadar formalitas, demi menjamin kualitas dan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar masa depan ge

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan disesuaikan dengan jadwal sekolah, berpotensi menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahun.

Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan aturan baru yang mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengelola limbah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan keberlanjutan dan kesehatan masyarakat.

Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan pemantauan limbah domestik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap tiga bulan sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis diberhentikan sementara untuk peningkatan kualitas layanan dan keamanan pangan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengapresiasi program Gerakan Tanami Halaman (Gertaman) di Kabupaten Bandung yang dinilai berpotensi besar mendukung pasokan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memperkuat ketahanan pangan lokal.

Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kejaksaan Agung untuk memperketat pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis, menyusul kekhawatiran publik akan potensi penyimpangan dana dan mark-up harga.