Bidan Seberangi Sungai Demi Pasien, Puan Minta Pemerintah Maksimalkan Pembangunan Daerah

Puan menyebut aksi Dona mencerminkan masih banyak wilayah yang belum terjangkau layanan kesehatan dan konektivitas memadai.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi aksi heroik Dona Lubis, bidan dari Puskesmas Duo Koto, Pasaman, Sumatera Barat, usai nekat menyeberangi sungai deras demi mengantarkan obat untuk pasien TBC. Puan pun menilai peristiwa ini menunjukkan kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah.

"Pengabdian seperti yang dilakukan Ibu Dona patut dihormati, tetapi kita harus jujur bahwa negara tidak boleh membiarkan para tenaga medis menggantikan tanggung jawab infrastruktur dasar yang belum hadir," kata Puan, Rabu (6/8/2025).

Dalam video yang beredar, Dona (46) berjuang menyeberangi Sungai deras Batang Pasaman karena jembatan sepanjang 15 meter rusak terputus. Ia tetap menjalankan tugasnya meski akses ke Nagari Cubadak Barat, Kejorongan Sinuangon, terisolasi.

Puan menyebut aksi Dona mencerminkan masih banyak wilayah yang belum terjangkau layanan kesehatan dan konektivitas memadai. Sebab menurutnya, kesehatan yang setara dan aman adalah hak setiap warga dan menjadi tanggung jawab Negara.

"Ini bukan hanya soal satu bidan atau satu pasien. Ini soal sistem dan keadilan pembangunan. Pastikan program infrastruktur dan kesehatan benar-benar menyentuh wilayah yang paling membutuhkan," ungkapnya.

Puan pun mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Termasuk menyusun peta risiko wilayah layanan kesehatan dan menjamin keselamatan dan perlindungan bagi tenaga medis di lapangan.

"Negara harus hadir, bukan hanya melalui program besar dan laporan statistik, tetapi melalui jembatan yang berdiri kokoh, akses yang aman, dan kehadiran yang dirasakan nyata oleh rakyat," ujarnya.

Puan juga menekankan, Pemerintah harus menyusun kebijakan insentif berbasis risiko geografis dan tingkat keterpencilan. "Ini agar para bidan, perawat, dan dokter tidak hanya diminta mengabdi, tetapi juga dilindungi," tuturnya.

Puan memastikan, DPR RI akan mengawal ketat pengalokasian anggaran dan efektivitas implementasi kebijakan lintas kementerian, termasuk Kemenkes, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kemendagri.

"Kami di DPR akan memastikan agar anggaran kesehatan dan infrastruktur tidak hanya besar di pusat, tapi benar-benar sampai ke pinggir-pinggir republik ini, tempat warga tetap butuh hidup sehat dan aman," tambah Puan.

Menurut Puan, wajah negara tercermin dari bagaimana ia melayani warganya yang paling rentan. "Jika bidan masih harus berenang demi pasiennya, maka yang dibutuhkan bukan hanya pujian, tapi koreksi dan tindakan nyata," pungkasnya.