Puan Soal RUU Pemilu: Pilkadanya Masih Lama

Belum ada pembahasan sama sekali RUU Pilkada, termasuk wacana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.

Komisi II DPR RI menargetkan revisi UU Pemilu selesai paling lambat akhir 2026. Tahap awal dimulai dengan penjaringan aspirasi publik sejak awal tahun.

DPR dan pemerintah menargetkan RUU KUHAP dapat disahkan sebelum 2026 karena akan bersinggungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

DPR bersama Pemerintah akan membahas putusan MK yang menyatakan pemilu lokal digelar paling singkat 2 tahun dan paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional.

Komisi II memastikan tak kendala yang membuat RUU ini tidak kunjung dibahas.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyingung rencana revisi Undang-Undang Pemilu.

Puan juga memastikan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Puan menjelaskan, pimpinan baru akan menetapkan penugasan pembahasan revisi KUHAP pada pembukaan masa sidang mendatang.

Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

PSI Jakarta mendesak pengesahan RUU Pemilu untuk mengatasi masalah biaya politik yang mahal dan kelelahan kelembagaan. Bisakah RUU ini membawa perubahan signifikan bagi demokrasi Indonesia?

Menurutnya, langkah MK tersebut sudah melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga yudikatif.

Surya Paloh menegaskan, MK telah melakukan tindakan kelalaian serius. Menurut dia, hal ini masuk kategori pencurian kedaulatan rakyat.

Baleg DPR meminta agar pembasan RUU Pemilu segera dibahas.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, revisi UU Pemilu harus selesai pada Juli 2026.

Bima menyebut, Baleg bukan alat kelengkapan dewan membentuk undang-undang.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan pidato pembukaan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.

Bagi PDI Perjuangan, kata Puan, posisi sebagai partai politik penyeimbang bukanlah posisi pasif, apalagi sekadar menunggu keadaan.

Momen kehangatan Megawati PDIP terekam usai Rakernas I 2026, Ketua Umum PDIP itu dicium Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Simak detail kebersamaan keluarga di acara penting partai.

Senyum semringah tampak di wajah Megawati usai menerima ciuman dari dua anaknya.

Secara khusus, Puan berharap umat Nasrani yang menjadi korban bencana dapat tetap merayakan Natal meski dalam kondisi yang berbatas.