Dirjen PHU Kemenag Pasang Badan soal Yaqut Tak Hadiri Rapat Komisi VIII DPR

Yaqut menegaskan akan terus berada di Indonesia untuk mematuhi semua proses hukum yang berjalan.

KPK telah meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan, yang mengindikasikan adanya potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyentil Menag Yaqut yang kembali absen di rapat evaluasi haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan, alasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tak hadir dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI.

Selly Andriany Gantina menyayangkan ketidakhadiran Yaqut dalam rapat kerja kali ini.

Pansus Haji DPR mengungkapkan ketidakhadiran tanpa keterangan surat ini diketahui setelah ditanyakan kepada pihak sekretariat Pansus.

Dari serangkaian rapat yang digelar, Menteri Agama Cholil Qoumas belum bisa hadir memenuhi undangan rapat.

Dia menegaskan, Yaqut kini tengah bertugas di luar negeri.

Komisi VIII DPR RI menunda rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji tahun 2024.

Selain Menag Yaqut, DPR juga memprotes dua menteri lain tidak hadir.

"Menteri Agama yang kembali mangkir atas panggilan Pansus. Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPR," kata Luluk

Ditundanya rapat tersebut karena berdasarkan aturan yang berlaku yaitu harus dihadiri oleh Yaqut sebagai Menag dan tak bisa diwakili.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan imbal jasa haji khusus yang diterima Wakil Katib PWNU DKI, Muzakki Cholis, terkait kasus korupsi kuota haji 2023-2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran dana dari biro penyelenggara haji khusus (PIHK) kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU Aizzudin Abdurrahman, memperdalam penyelidikan kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan perpanjangan **pencekalan Fuad Hasan Masyhur**, pemilik biro haji Maktour, terkait penyidikan kasus korupsi kuota haji yang merugikan negara triliunan rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pengembalian uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji telah mencapai Rp100 miliar dan akan terus bertambah. Penasaran siapa saja yang terlibat?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak asosiasi dan biro haji untuk kooperatif mengembalikan dana terkait dugaan korupsi kuota haji yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, menyusul penetapan dua tersangka, termasuk mantan Menteri Agama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, memicu dukungan dari Pansus Haji DPR RI dan seruan reformasi tata kelola haji.

Peringatan Isra Miraj menjadi sorotan sebagai momentum penting bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat generasi berakhlak mulia, membentengi keluarga dari pengaruh negatif.

Khofifah Ajak Makmurkan Masjid sebagai pusat spiritual dan gerakan keumatan. Simak ajakan Ketua Umum Muslimat NU ini untuk menjadikan masjid lebih hidup, memperkuat iman dan toleransi.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan umat Khonghucu Sulut melalui pendataan akurat, memastikan kesetaraan dan moderasi beragama dalam birokrasi.

Lapas Kelas IIA Banjarmasin sukses meraih Sertifikat Halal dari Kemenag untuk produk UMKM warga binaan, menandai langkah penting dalam memperkuat pembinaan kemandirian dan daya saing mereka di pasar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Haji terkait dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024. Kasus ini melibatkan kerugian negara fantastis dan sejumlah pihak lain yang masih didalami.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, memicu pertanyaan keterlibatan pihak lain.