Eks Pegawai ASEAN Laraz Faizati Jalani Putusan Sidang Hari Ini

PN Jakarta Selatan memvonis Laras Faizati 6 bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Laras dinyatakan bersalah namun langsung dibebaskan.

Hakim menjatuhkan pidana pengawasan kepada Laras Faizati meski divonis 6 bulan penjara, dengan pertimbangan pembinaan dan ketentuan KUHP Baru.

Laras terbukti bersalah menyiarkan tulisan di muka umum menghasut supaya melakukan tindak pidana sebagaimana unsur Pasal 161 ayat 1 KUHP tentang penghasutan.

Meski divonis bersalah, Laras tidak perlu masuk bui. Majelis hakim memutuskan hukuman itu tidak dijalani dengan masa pengawasan selama satu tahun.

Laras Faizati tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu satu tahun.

Kuasa hukum Laras Faizati, Uli Arta Pangaribuan berharap majelis hakim menjatuhkan putusan yang adil dan berpihak pada terdakwa.

Kubu Laras mengajukan permohonan restorative justice setelah Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra memberikan sinyal positif untuk kemungkinan tersebut.

Sebelum ditetapkan tersangka penghasutan, Laras memiliki rekam jejak karier mengesankan di bidang komunikasi internasional.

Surat permohonan penangguhan penahanan itu dilayangkan kuasa hukum Laras Faizati, Abdul Gafur Sangadji ke penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kamis (4/9).

Pemberhentikan Laras merupakan prerogatif dari AIPA ASEAN.

Kuasa hukum Laras Faizati menyebut kliennya tidak ada niat jahat untuk memprovokasi massa.

Penetapan tersangka terjadi begitu cepat dan tidak ada pemberian kesempatan klarifikasi oleh Laras kepada penyidik.

Semula Delpedro dan kawan-kawannya sudah diperingatkan agar tidak berbicara karena sidang akan ditutup. Namun, hal itu tidak diindahkan membuat hakim menutup.

LBH Surabaya mengajukan Penangguhan Penahanan Aktivis Jember berinisial F yang dijerat pasal penghasutan, menilai penangkapan tidak prosedural dan menyoroti peran F sebagai paramedis.

Anak Machica Mochtar penuhi panggilan polisi, Muhammad Iqbal Ramadhan, diperiksa terkait dugaan penghasutan demo Jakarta ricuh, namun ia klaim hanya beri bantuan hukum.

Kementerian HAM (KemenHAM) mendesak Polda Metro Jaya untuk mempermudah akses besuk aktivis yang ditahan, menegaskan bahwa hak kunjungan adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dihilangkan meski berstatus tersangka. Mengapa Polda Metro Jaya disebut memper

Polda Metro Jaya membantah keras tudingan mempersulit akses besuk aktivis yang ditahan, menegaskan adanya aturan khusus. Benarkah keluarga aktivis merasa terganggu dengan hal ini?

Kini giliran penasihat hukum Delpedro, Iqbal Ramadhan, yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa (16/9).

Istana menginformasikan bahwa Raja Salman saat ini sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Spesialis Raja Faisal.

Anggota Brimob Polda Aceh Muhammad Rio memiliki sejumlah pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan, akibat luapan air di jalur Pekalongan-Sragi.

Lima ide desain kandang ayam yang terbuat dari seng bekas, yang tidak hanya ekonomis tetapi juga ramah lingkungan.

Pesawat ATR hilang kontak di Maros saat penerbangan dari Yogyakarta ke Makassar, dengan 11 orang di dalamnya.

TNI AU masih melakukan pengecekan untuk memastikan titik api tersebut berasal dari pesawat ATR tersebut.